- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengadakan 21.801 sepeda motor untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis di daerah.
- Kendaraan tersebut bertujuan mempermudah petugas menjangkau pelosok desa yang tidak dapat diakses oleh kendaraan roda empat secara maksimal.
- Seluruh unit motor masih dalam tahap administratif sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan 21.801 unit sepeda motor operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut menurutnya diprioritaskan untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah dengan akses transportasi yang sulit.
Dadan menjelaskan, pengadaan motor ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Dari total 25.000 unit yang dipesan, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi untuk mendukung operasional personel di lapangan.
"Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit," ujar Dadan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Dadan penggunaan kendaraan roda dua tersebut sangat krusial agar petugas dapat menembus area pelosok dan desa-desa yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat.
Hal ini dilakukan demi memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan tepat waktu meskipun medan yang dihadapi ekstrem.
"Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor," katanya.
Penjelasan ini juga merespons video yang viral di media sosial mengenai deretan motor berlogo BGN. Dadan menegaskan bahwa kendaraan tersebut saat ini masih dalam proses administrasi dan belum dibagikan secara resmi kepada para Kepala SPPG.
Sesuai aturan, kendaraan operasional tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan untuk menjalankan tugas di lapangan.
"Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit," tegas Dadan.
Baca Juga: Prabowo Evaluasi Kabinet Setiap Hari, Mensesneg: Belum Ada Rencana Reshuffle
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa realisasi pengadaan ini telah dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.
Ia juga memastikan bahwa BGN tidak memiliki rencana untuk menambah unit motor operasional pada tahun anggaran berjalan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
Terkini
-
Gencatan Senjata AS-Iran: Daftar 10 Tuntutan Teheran yang Disetujui Trump dan Fakta Terbarunya
-
Prabowo Dorong Joint Venture Garuda dan Saudia Airlines untuk Efisiensi Penerbangan Haji
-
Dasco Dinilai Sukses Terapkan 'Manajemen Persaudaraan' Lawan Politik 'Devide et Impera'
-
BNN Usul Vape Dilarang, Legislator DPR: Harus Dikaji Matang, Banyak UMKM Terlibat
-
Prabowo Evaluasi Kabinet Setiap Hari, Mensesneg: Belum Ada Rencana Reshuffle
-
Prabowo Klaim Kondisi RI Jauh Lebih Baik dari Negara Lain di Tengah Lonjakan Harga Energi Dunia
-
Dinkes DKI Pastikan Belum Ada Kasus Positif Campak di Jakarta, Pengawasan Tetap Diperketat
-
Tak Hanya Anak, Vaksin Campak Kini Bisa Digunakan Orang Dewasa
-
Buku Saku 0%, Cara Pemerintah Jelaskan Transformasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
-
KPK Cecar Saksi Soal PBB PT Wanatiara Persada Hingga Aset Tersangka Kasus Pajak Jakarta Utara