Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meresmikan Rumah Publik Terpadu Ramah Anak di Utan Kayu Utara, Matraman, Jalan Galur Sari, Jakarta, Jumat (3/6/2016). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Pelaksana Tugas Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan Teuku Bahdar Johan memuji sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, dibandingkan dengan kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia, Ahok yang paling aktif mendukung pemberantas peredaran pangan ilegal dan berbahaya.
"Kami dengan DKI bukan dengan Pak Ahok saja. Tapi memang dari antara banyak pemda, yang paling aktif itu Pak Ahok. Ahok lebih reaktif, kita beri informasi langsung ditanggapi," kata Bahdar di gedung A, Badan POM, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Selain Ahok, menurut Bahdar, kepala daerah yang cukup aktif mendukung pemberantasan peredaran pangan ilegal adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
"Kami dengan DKI bukan dengan Pak Ahok saja. Tapi memang dari antara banyak pemda, yang paling aktif itu Pak Ahok. Ahok lebih reaktif, kita beri informasi langsung ditanggapi," kata Bahdar di gedung A, Badan POM, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Selain Ahok, menurut Bahdar, kepala daerah yang cukup aktif mendukung pemberantasan peredaran pangan ilegal adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
"Di belakang Pak Ahok, Surabaya juga oke, begitu juga Bandung, ada Kang Emil, tapi memang Pak Ahok paling reaktif," kata Bahdar.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM Suratmono mencontohkan dulu BPOM pernah menguji kelayakan makanan yang dijual pedagang kaki lima binaan pemerintah di kawasan Monumen Nasional.
"Dengan Pak Ahok sebenarnya sudah berjalan lama, karena kita ada MoU-nya, ada contohnya, seperti kota pernah operasi Monas, terkait produk cepat saji yang dijual PKL," kata Suratmono.
Selain aktif kampanye, kata Suratmono, Ahok juga tegas menindak pelanggar. Contohnya, dulu pernah menutup toko di Jakarta Utara yang kedapatan menjual pangan berbahaya. Sayangnya, ketika kasus tersebut masuk pengadilan, hukuman yang diputuskan majelis hakim, ringan sekali.
"Kami temukan tiga toko, yang beberapa kali kita temukan menjual pangan berbahaya, kita ajukan ke pengadilan, hukumnya rendah, akhirnya kita lapor ke Pak Ahok, dan sekarang toko tersebut ditutup, ada di Jakarta Utara," kata Suratmono.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Respons Cepat Kemensos, Bantuan dan Dapur Umum Disiapkan untuk Korban Bencana di Tegal
-
Untar Hormati Keputusan Keluarga Lexi Valleno Havlenda, Tegaskan Komitmen Penyelesaian
-
Polisi Ungkap Pola Pelaku Tawuran di Jakarta: Saling Tantang di Medsos hingga Konsumsi Obat Keras
-
Fakta Baru! Siswa SMP Pelaku Molotov di Kalbar Satu Komunitas dengan Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
-
Berkaca dari Ledakan SMAN 72 dan Molotov Kalbar, Pengamat: Monster Sesungguhnya Bukan Siswa
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua