Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meresmikan Rumah Publik Terpadu Ramah Anak di Utan Kayu Utara, Matraman, Jalan Galur Sari, Jakarta, Jumat (3/6/2016). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Pelaksana Tugas Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan Teuku Bahdar Johan memuji sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, dibandingkan dengan kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia, Ahok yang paling aktif mendukung pemberantas peredaran pangan ilegal dan berbahaya.
"Kami dengan DKI bukan dengan Pak Ahok saja. Tapi memang dari antara banyak pemda, yang paling aktif itu Pak Ahok. Ahok lebih reaktif, kita beri informasi langsung ditanggapi," kata Bahdar di gedung A, Badan POM, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Selain Ahok, menurut Bahdar, kepala daerah yang cukup aktif mendukung pemberantasan peredaran pangan ilegal adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
"Kami dengan DKI bukan dengan Pak Ahok saja. Tapi memang dari antara banyak pemda, yang paling aktif itu Pak Ahok. Ahok lebih reaktif, kita beri informasi langsung ditanggapi," kata Bahdar di gedung A, Badan POM, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Selain Ahok, menurut Bahdar, kepala daerah yang cukup aktif mendukung pemberantasan peredaran pangan ilegal adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
"Di belakang Pak Ahok, Surabaya juga oke, begitu juga Bandung, ada Kang Emil, tapi memang Pak Ahok paling reaktif," kata Bahdar.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM Suratmono mencontohkan dulu BPOM pernah menguji kelayakan makanan yang dijual pedagang kaki lima binaan pemerintah di kawasan Monumen Nasional.
"Dengan Pak Ahok sebenarnya sudah berjalan lama, karena kita ada MoU-nya, ada contohnya, seperti kota pernah operasi Monas, terkait produk cepat saji yang dijual PKL," kata Suratmono.
Selain aktif kampanye, kata Suratmono, Ahok juga tegas menindak pelanggar. Contohnya, dulu pernah menutup toko di Jakarta Utara yang kedapatan menjual pangan berbahaya. Sayangnya, ketika kasus tersebut masuk pengadilan, hukuman yang diputuskan majelis hakim, ringan sekali.
"Kami temukan tiga toko, yang beberapa kali kita temukan menjual pangan berbahaya, kita ajukan ke pengadilan, hukumnya rendah, akhirnya kita lapor ke Pak Ahok, dan sekarang toko tersebut ditutup, ada di Jakarta Utara," kata Suratmono.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Pengamat UMY Sebut Prabowo Rugi Besar Jika 'Pelihara' Homeless Media: Itu Membodohi Publik
-
Talkshow di SMAN 9 Gowa, Ketum TP PKK Dorong Siswa Kembangkan Bakat dan Potensi Diri
-
Jejak Pelarian Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Pati Berakhir di Wonogiri, Muka Lesu Tangan Diborgol
-
Letjen Robi Herbawan Ditunjuk Jadi Kabais TNI
-
Isu Persija vs Persib Tergusur Acara GRIB Jaya, Pramono: Saya Tidak Mau Berspekulasi
-
Donald Trump: Ayolah Iran, Kibarkan Bendera Putih
-
Ade Armando Resmi Keluar dari PSI, Pengamat Sebut Demi Selamatkan Citra Partai
-
Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Besok, Minta Nasihat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat yang Disorot
-
Gelandang Botafogo Danilo Incar Satu Slot Timnas Brasil di Piala Dunia 2026: Banyak Pemain Top
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Intelijen Itu Alat Negara, Bukan Alat Emosi