Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Irjen Pol (purn) Bekto Suprapto (kedua dari kanan) di Jakarta, Sabtu (11/6/2016). [Suara.com/Nikolaus Tolen]
Baca 10 detik
Salah satu Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Irjen Pol (purn) Bekto Suprapto menegaskan bahwa pihaknya tidak punya wewenang untuk menentukan nama-nama calon Kapolri. Karena itu dia mengatakan, siapa saja yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, akan selalu dihormatinya.
"Tugas Kompolnas itu hanya memberikan saran, memberikan pertimbangan atas nama yang diberikan oleh Wanjakti, kami tidak berhak ajukan nama," kata Bekto di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(11/6/2016).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa untuk mengetahui nama-nama yang diterima oleh Presiden, Bekto meminta untuk menanyakannya kepada pihak Polri. Tapi, pada pergantian Kapolri kali ini, dirinya tidak mau seperti pada pergantian Kapolri yang memutuskan Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
"Kalau nama, tanya ke Polri. Tapi intinya, Kompolnas sekrang tidak mau ribut-ribut lagi..Presiden juga tidak mau ribut, tidak mau seperti kali lalu," katanya.
Karena tidak mau terlalu ribut dengan proses pergantian Kapolri, timnya yang baru berusia 22 hari saat ini lebih memilih fokus untuk menjadikan Polisi semakin baik.
"Kita hanya ingin bekerja yang terbaik untuk memwujudkan polisi yang terbaik.Perpanjangan atau pergantian, itu kewenangan Presiden," kata Bekto.
Komentar
Berita Terkait
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Tim Reformasi Kepolisian Bentukan Prabowo Siap Guncang Institusi, Ini Respons Kapolri!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo