Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejauh ini belum memutuskan bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen atau partai politik.
Saat Ahok bertemu dengan para pendukungya kemarin di Markas Teman Ahok di Komplek Graha Pejaten nomor 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mereka lebih membicarakan soal persiapan kampanye.
"Saya sampaikan, nanti kan kalau kampanye kan biaya kampanye harus masuk rekening saya dan Pak Heru, kalau saya maju sama Pak Heru," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/6/2016).
Heru Budi Hartono adalah bakal calon wakil Gubernur DKI apabila Ahok maju melalui jalur independen di Pilkada DKI 2017. Heru saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta.
Ahok mengatakan kepada mereka apabila masa kampanye tiba, dirinya tidak mau uang kampanye hasil sumbangan dibelikan kaos dan dibagi-bagikan kepada pendukung.
"Saya juga tidak mau membuat event-event ngundang-ngundang apa, mobilisasi massa, saya nggak mau. Jadi yang ada itu ya seperti sekarang, jual baju, jual marchendise," ujar Ahok.
"Kalau kita datang kampanye bikin kayak Teman Ahok Fair begitu. Ya, beli tiket lah. Orang mesti beli tiket, ada bikin restoran makan. Nanti kalau partai-partai mau bergerak bagaiamana?" Ahok menambahkan.
Selain itu ia juga akan membatasi kampanye yang akan dilakukan oleh partai pendukungnya di Pilgub DKI 2017. Ahok akan meminta Partai Nasdem, Hanura dan Golkar untuk tidak melakukan penggalangan massa yang berlebihan.
"Jadi nanti kita mesti sepakat kan. Kita nggak mau penggalangan massa. Saya nggak mau datang. Tapi kalau Anda mau kecil-kecil ya silahkan. Kan kita bisa hemat uang, mungkin paling biaya operasional, mobil apa segala macam bisa gitu ya, sewa," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga berjanji akan menghentikan sumbangan yang diberikan dari masyarakat untuk dana kampanye Ahok-Heru apabila nantinya dirasa sudah cukup.
"Kalau lebih, nanti kita nyatakan stop. Jangan sumbang lagi. Kalau sampai ada kelebihan gimana? Kami akan kembalikan buat Negara. karena tujuan kami adalah untuk mengahpus stigma kalau mau jadi Gubernur Dki Itu haru punya uang banyak dan mahal, kita katakan nggak," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu