Suara.com - Lima bekas relawan Teman Ahok menyelenggarakan konferensi pers terkait permasalahan-permasalahan di balik pengumpulan fotokopi KTP warga Jakarta yang sudah mencapai 1.024.632 lembar per Minggu (20/6/2016) lalu. Mereka mengaku sebagai penanggungjawab di sejumlah wilayah.
Bekas Teman Ahok menyebutkan mereka direkrut dan mendapatkan surat tugas untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga Jakarta.
Paulus Romindo, bekas penanggungjawab pos wilayah Kamal, Jakarta Barat, menilai Teman Ahok tidak transparan, terutama terkait aliran dana yang masuk ke organisasi.
"Teman Ahok tidak demokratis dan transparan dalam keuangan. Kami tidak pernah diberitahu darimana uang didapatkan dan berapa jumlahnya," ujar Paulus dalam jumpa pers di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Paulus juga menuding adanya kebohongan publik yang disampaikan Teman Ahok, di antaranya kasus penggandaaan KTP dan barter KTP antar wilayah.
"Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada orang banyak," kata dia.
Mereka keluar dan membuat pernyataan seperti ini karena merasa takut dilibatkan dalam kasus dugaan aliran dana dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada Teman Ahok.
"Kami takut tersangkut perkara korupsi, dengan ramainya berita adanya indikasi uang Teman Ahok berasal dari aliran dana pengembang yang terkait dengan rencana reklamasi," kata Paulus.
Paulus mengatakan keputusannya dan keputusan rekan-rekannya untuk keluar dan menyelenggarakan konferensi pers atas dasar kesadaran sendiri. Mereka merasa ikut membohongi publik. Acara temu pers ini menurut mereka bagian dari permintaan maaf kepada publik.
"Hati nurani kami memaksa kami untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kami pada masyarakat," kata dia.
"Seharusnya Teman Ahok transparan dalam keuangan dan tidak memaksa kami mengejar target tertentu dengan bayaran tertentu. Ketika kami dipaksa mengejar target tertentu dengan bayaran tertentu dan tidak transparan," kata dia.
Kejar target yang dimaksud adalah dalam mengumpulkan fotokopi KTP.
Relawan Teman Ahok diberi honor per bulan. Honor diberikan secara bertahap. Honor yang diterima relawan sebesar Rp2.500.000 per bulan. Uang tersebut diterima secara bertahap.
"Perminggu 140 fotokopi KTP kami setor. Jadi Kami dapat honor Rp500 ribu perminggu. Minggu kedua, setor 140 KTP, dapat lagi Rp500 ribu, minggu keempat kalau 140 KTP lagi, tambah operasional Rp500 ribu. Jadi satu bulan kita dapat Rp2,5 juta," ujar Paulus.
Konferensi pers mantan Teman Ahok diselenggarakan tiga hari setelah Teman Ahok mengumumkan keberhasilan mencapai target mengumpulkan satu juta fotokopi KTP pada Minggu (20/6/2016). Per Minggu kemarin, total fotokopi KTP yang dikumpulkan sebanyak 1.024.632 lembar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?