Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya, Kemenkes, BPOM, IDI, IDAI konpres soal vaksin palsu [suara.com/Nikolaus Tolen]
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung Satya menyebutkan sejumlah daerah yang terdeteksi menjadi tempat peredaran vaksin palsu.
"Berdasarkan data penyidikan kami, ada di Jakarta, Banten, Jabar, Semarang, dan Medan. Ini dari data kami, mudah-mudahan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) punya data lain," kata Agung di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2016).
Ada dugaan vaksin palsu telah beredar di luar daerah-daerah tersebut di atas. Soalnya, kemarin, polisi menangkap pasangan suami istri di Semarang. Mereka berperan sebagai distributor. Pasutri ini merupakan jaringan tersangka pasutri pembuat vaksin palsu yang ditangkap di Kota Bekasi, pekan lalu.
"Berdasarkan data penyidikan kami, ada di Jakarta, Banten, Jabar, Semarang, dan Medan. Ini dari data kami, mudah-mudahan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) punya data lain," kata Agung di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2016).
Ada dugaan vaksin palsu telah beredar di luar daerah-daerah tersebut di atas. Soalnya, kemarin, polisi menangkap pasangan suami istri di Semarang. Mereka berperan sebagai distributor. Pasutri ini merupakan jaringan tersangka pasutri pembuat vaksin palsu yang ditangkap di Kota Bekasi, pekan lalu.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan belum mengantongi data lokasi secara resmi.
Dia berharap tim satuan tugas khusus yang akan segera dibentuk dapat mengungkapnya secara menyeluruh.
"Tentu akan kami bahas tuntas di satgas, dari aspek suplai ada ketentuan berlaku yang kami ikuti, kalau tindak pidana nanti polisi yang urus. Yang paling penting apakah ada pasien yang sudah terima vaksin itu akan terlihat di satgas," kata Linda.
Dia berharap tim satuan tugas khusus yang akan segera dibentuk dapat mengungkapnya secara menyeluruh.
"Tentu akan kami bahas tuntas di satgas, dari aspek suplai ada ketentuan berlaku yang kami ikuti, kalau tindak pidana nanti polisi yang urus. Yang paling penting apakah ada pasien yang sudah terima vaksin itu akan terlihat di satgas," kata Linda.
Linda menambahkan peredaran vaksin palsu tergantung pada dua hal, pertama teknis dan kedua temuan.
"Ini ada masalah temuan, tapi ada juga masalah teknis, soal temuan itu dimana tempat indikasi vaksin ada. Vaksin dilakukan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) dalam imunisasi nasional, pasti ada medikal record-nya," kata Linda.
Polisi sudah membekuk 16 orang dalam kasus tersebut. Mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Peran mereka, ada yang sebagai pembuat, distributor, dan kurir.
"Ini ada masalah temuan, tapi ada juga masalah teknis, soal temuan itu dimana tempat indikasi vaksin ada. Vaksin dilakukan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) dalam imunisasi nasional, pasti ada medikal record-nya," kata Linda.
Polisi sudah membekuk 16 orang dalam kasus tersebut. Mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Peran mereka, ada yang sebagai pembuat, distributor, dan kurir.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office