Suara.com - Jumlah rumah yang rusak di Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akibat bencana pergerakan tanah hingga kini sudah mencapai 407 rumah.
Sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi jumlah rumah yang rusak di Desa Nagrakjaya sebanyak 336 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 148 unit, rusak sedang 91 unit dan rusak ringan sebanyak 39 unit. Untuk Desa Cimenteng ada 71 unit, sebanyak 66 unit terancam dan lima terisolir.
"Setiap harinya jumlah rumah yang rusak semakin bertambah, karena tanah terus bergerak," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, di Sukabumi, hari ini.
Menurutnya, selain rumah ada juga fasilitas umum yang rusak, seperti masjid dan musala, kantor Desa Nagrakjaya, majelis taklim, dan puskesmas pembantu.
Selain itu, untuk warga yang memilih mengungsi, pihaknya sudah menyediakan tempat pengungsian sementara yakni di SDN Nagrakjaya, di sekolah tersebut sudah disediakan kebutuhan darurat untuk korban bencana.
Dari pendataan yang dilakukan pihaknya, ada sekitar 974 jiwa yang terdampak bencana yang juga pernah terjadi pada 2012 lalu. Namun, dari sekian banyak korban yang rumahnya tidak bisa lagi dihuni, mayoritas memilih mengungsi ke rumah saudaranya atau tetangganya.
"Untuk keamanan harta benda para pengungsi, petugas dari Polri dan TNI terus bersiaga di lokasi bencana. Hingga kini kami masih melakukan pendataan, karena data kerusaka terus bertambah," tambah Usman.
Sementara, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi, Agung Citra mengatakan Tim Geologi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral Kabupaten Sukabumi, sudah ke lokasi bencana untuk mengkaji kondisi tanah di daerah bencana.
"Kami masih menunggu laporan resmi dari PESDM dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya. Namun informasinya, pergerakan tanah di dua desa ini masuk dalam kategori kerentanan tinggi," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
5 Destinasi Viral di Pandeglang selain Wisata Pemandian Cibama, Hidden Gems Wajib Didatangi!
-
Angka Putus Sekolah Pandeglang Tinggi, Bonnie Ingatkan Orang Tua Pendidikan Kunci Masa Depan
-
Gaya Rambut Kepsek di Pandeglang yang Karaoke di Jam Pelajaran Disorot, Kok Boleh Gondrong?
-
Tolak Kerja Sama TPA Bangkonol, Warga Buang Sampah di Kantor Bupati Pandeglang
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian