Suara.com - Cina mempersiapkan anggaran senilai 15 juta Yuan (2,25 juta dolar Amerika Serikat atau Rp29,5 miliar) untuk lindungi alam di Laut Cina Selatan (LCS), terang kantor berita pemerintah, Xinhua, Senin (25/7/2016).
Negara itu sempat menyalurkan anggaran sebanyak dua kali lipatnya dalam empat tahun terakhir, tambahnya.
Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) di Den Haag memutuskan bulan ini, Cina tak memiliki hak historis atas Laut Cina Selatan seraya mengkritisi aksi negara itu merusak lingkungan di perairan tersebut.
China menolak keputusan itu dan memilih tak terlibat dalam proses persidangan.
Pengadilan menemukan, reklamasi lahan skala besar dan pembangunan pulau buatan di LCS menyebabkan kerusakan parah bagi karang. Bahkan aksi itu dianggap melanggar kewajiban Cina menjaga lautan yang rentan rusak.
Negara itu berulang kali menyangkal adanya kerusakan alam di Laut Cina Selatan.
Xinhua menerangkan, anggaran selama tiga tahun ke depan pertama kali akan digunakan untuk mengeksplorasi palung terdalam bawah air di sekitar kepulauan Paracel.
"Dana tersebut digelontorkan untuk penelitian ilmiah dan pengembangan metode baru, serta menyediakan fasilitas perlindungan alam," terang pejabat pemerintah urusan perlindungan lingkungan, Shi Guoning.
Dalam empat tahun terakhir, Cina menghabiskan lebih dari 30 juta yuan untuk menjaga karang dan keberlangsungan pulau kecil, tambah kantor berita itu.
Pemerintah sempat melepas ikan dan penyu ke laut sebanyak enam kali, serta menindak perburuan liar burung laut, jelasnya.
Cina mengklaim lebih dari 90 persen wilayah Laut Cina Selatan, perairan yang berkontribusi untuk lebih dari sepersepuluh produksi perikanan dunia. Akan tetapi, perairan itu juga diklaim Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Negeri tersebut mengatakan kepulauan di LCS merupakan bagian wilayahnya, sehingga pemerintahnya dapat melakukan apa pun di sana.
Bahkan, Cina mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan sejumlah infrastruktur, misalnya pelabuhan dan bandara di beberapa wilayah LCS.
Cina juga sedang memperluas jaringan telepon seluler 4G di sejumlah wilayah LCS, termasuk Kepulauan Spratly, kata Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara dalam lamannya, Senin.
Berita Terkait
-
Latihan Militer Cina di LCS Sebagai Reaksi Terhadap AS
-
Militer Cina Lakukan Patroli Udara di Laut Cina Selatan
-
Manila Tawarkan Berbagi Sumber Daya di LCS, Ini Tanggapan Beijing
-
Pengamat: Pecah Belah Asia Tenggara, China Tiru Strategi Israel
-
Firma Hukum AS di Balik Kemenangan Filipina di Sengketa LCS
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
4 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Aplikasi, Simple Bisa Periksa Lewat HP
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap