Suara.com - Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School Yogyakarta menyesalkan tuduhan Pemerintah Turki yang menyatakan sekolah itu terkait dengan Jaringan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
Kepala Sekolah Kesatuan Bangsa Billingual Boarding School Yogyakarta, Ahmad Nurani di Bantul, Jumat (29/7/2016), menegaskan bahwa sekolah Kesatuan Bangsa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan politik dalam maupun luar negeri, apalagi dengan FETO.
"Terus terang kami kaget dan sedih karena berita ini pasti menyebar ke berbagai pihak termasuk wali murid," kata Nurani saat ditemui di ruang kerjanya.
Nurani mengatakan Sekolah Kesatuah Bangsa yang berdiri sejak 2011 di Jalan Wates KM 10 Kabupaten Bantul murni dimiliki yayasan lokal yakni Yayasan Kesatuan Bangsa Mandiri milik pengusaha Probo Sutedjo, adik mantan Presiden Soeharto.
"Bahkan Yayasan Kesatuan Bangsa Mandiri juga tidak memiliki hubungan dengan sekolah-sekolah lain yang juga dituduh Pemerintah Turki terkait jaringan Gulen," kata dia.
Nurani juga membantah sekolah yang dipimpinnya mengajarkan pemikiran Fethullah Gulen.
"Saya memang pernah melihat buku Fethullah Gulen, bagus, tapi tentu berat untuk dibaca anak-anak. Bahkan anak-anak di sini tidak kenal siapa itu Fethullah Gulen," kata dia.
Senada dengan Nurani, Sekolah Pribadi Bilingual Boarding School di Bandung, Jawa Barat juga menyayangkan tuduhan pemerintah Turki.
"Tuduhan ini tentunya menyudutkan kami karena yang kita lakukan selama ini tidak ada hubungan dengan teroris. Di sini, pembinaan dijalankan kepada siswa yaitu aspek ademis, akhlak dan nasionalisme," kata Kepala Sekolah Ahmad Fauzi, di Bandung, Jumat.
Menurut dia, sekolah bertaraf internasional yang berada di Jalan PHH Mustafa Kota Bandung ini dipastikan tidak pernah mengajarkan paham-paham yang mengarah radikalisme dan ekstrimisme.
"Pribadi Bilingual Boarding School Bandung bukanlah sekolah agama. Kami ini sekolah umum dan nilai toleransi kemanusiaan itu yang kita tanamkan kepada anak-anak," katanya.
Ahmad menjelaskan Pribadi Bilinggual Boarding School Bandung berdiri sejak 2002 dikelola oleh Yayasan Yenbu Indonesia dan saat ini memiliki murid sebanyak 450 orang dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya Pemerintah Turki melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta telah mengeluarkan rilis yang meminta Pemerintah RI melakukan penutupan sembilan sekolah yang diklaimnya terkait jaringan FETO. (Antara)
Berita Terkait
-
Tak Terduga! Andre Onana Gacor Setelah Dibuang Manchester United, Jadi Pemain Terbaik
-
Fans Turki Gila-Gilaan! Andre Onana Disambut Bagai Superstar
-
Manchester United Resmi Buang Andre Onana: Semoga Sukses
-
Luis de la Fuente Semringah dengan Kemenangan Telak Spanyol atas Turki
-
Turki Peringatkan Hamas Soal Serangan Israel di Doha
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu