Lulusan terbaik dari perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang terakreditasi "A" mendapatkan prioritas menjadi pegawai negeri sipil (PNS), kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
"Lulusan terbaik yang meraih 'cum laude' tetap harus mengikuti tes sebagai formalitas," ujarnya ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (15/7).
Menurut dia, lulusan terbaik yang disediakan jalur khusus untuk diterima sebagai PNS sudah pasti pintar, sehingga hanya mengikuti prosedur administrasinya.
Prioritas lulusan terbaik diterima PNS tersebut, kata dia, untuk mengisi kebutuhan pegawai setelah memperhitungkan kebutuhan pegawai melalui beberapa jalur penerimaan PNS di luar moratorium.
Di antaranya, kata dia, melalui sekolah kedinasan, pendidikan, serta tenaga dokter.
"Selebihnya, diambilkan dari jalur perguruan tinggi dengan akreditasi 'A', khususnya bagi sarjana berprestasi lulusan 'cum laude'," ujarnya.
Selain berprestasi, kata dia, perguruan tingginya juga harus memenuhi standar penyelenggaraan akademik bertaraf internasional dengan akreditasi "A".
Ia mengatakan, moratorium masih berlangsung hingga tiga tahun mendatang.
"Terkecuali untuk pemenuhan tenaga di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, penyuluh pertanian dan sekolah kedinasan tetap dibuka," ujarnya.
Saat ini, kata dia, jalur-jalur penerimaan pegawai melalui beberapa jalur tersebut sudah dibuka, di antaranya IPDN, Sekolah Ilmu Statistik, STAN, Sekolah Tinggi Intelijen, serta sekolah perhubungan.
Dengan era digital seperti sekarang, kata dia, tidak lagi diumumkan melalui media cetak karena biayanya cukup mahal.
"Mereka yang mengikuti perkembangan informasi melalui internet biasanya lebih mengetahui adanya informasi penerimaan PNS melalui jalur-jalur khusus tersebut," ujarnya.
Demikian halnya, kata dia, seleksi tenaga perawat yang membutuhkan 42.000 formasi, sedangkan yang disediakan sebanyak 38.000 formasi juga sudah mulai proses seleksi.
"Seleksi guru garis depan untuk ditempatkan di daerah terpencil juga sudah mulai," ujarnya.
Bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi pegawai pemerintah, kata dia, harus masuk melalui jalur-jalur di sektor-sektor yang memang prioritas nawacita yang dikecualikan untuk moratorium.
Bagi daerah yang hendak mengajukan kebutuhan pegawai, kata dia, akan diperiksa terlebih dahulu, mengingat formasi umum belum dibuka.
"Jika anggaran pegawainya masih 40-an persen, seperti halnya Kabupaten Kudus tentu asih bisa mengajukan penambahan pegawai, khususnya untuk tenaga guru, perawat, atau tenaga ahli sipil," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi