Suara.com - Di banyak negara, permainan Pokemon Go menghadirkan sejumlah kontroversi. Berbagai aturan dan larangan pun kemudian dikeluarkan, termasuk larangan memainkannya bagi pejabat maupun aparat negara.
Setidaknya, jika memang masih ingin bermain Pokemon Go dan tak melanggar aturan, bermainlah pada waktu dan tempat yang tepat. Namun bagi salah seorang politikus senior Norwegia, hal itu tampaknya tak ada dalam benaknya. Buktinya, dia harus mendapat kritik keras karena ketahuan bermain Pokemon Go saat rapat dengar pendapat (parliamentary hearing).
Pemimpin Partai Liberal Norwegia, Trine Skei Grande, sebagaimana dilansir Reuters pada Rabu (24/8/2016), tertangkap kamera sedang berusaha memburu Pokemon saat rapat dengar pendapat mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan. Parahnya lagi, dia ketahuan melakukan hal itu setelah mengajukan pertanyaan kepada para ahli militer yang mengikuti rapat.
Wakil Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Norwegia, Oyvind Halleraker, pun mengkritik keras Trine Skei Grande. Dia mengingatkan bahwa apa yang dibicarakan dalam rapat itu adalah hal yang teramat penting.
"Menyadari tanggung jawab dan serius mengenai aliansi NATO dan Kutub Utara merupakan hal krusial," tegasnya.
Lantas, apa respon Grande? Ternyata politisi perempuan itu punya alasan sendiri.
"Beberapa dari kita mendengar dengan lebih baik, saat melakukan hal lain yang membuat otak fokus dalam waktu bersamaan. Tidak semua orang bisa disamakan," kilahnya.
Skei Grande juga mengklaim langsung berhenti bermain Pokemon Go, setelah para anggota Komite Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Norwegia yang ikut rapat bersamanya menganggap hal tersebut tidak sopan.
Pokemon Go yang dikembangkan Nintendo serta Niantic, oleh banyak pihak memang dikhawatirkan dapat mengganggu fokus dan produktivitas orang. Awal pekan ini, Filipina resmi melarang permainan ini di kantor pemerintahan, karena dianggap mengganggu pelayanan publik dan kerja para abdi negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT