Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Tahunan MPR 2016 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Presiden Joko Widodo akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk membahas draf rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Dalam Ratas itu nanti Jokowi akan memutuskan draf tersebut dan segera dibawa ke DPR RI untuk dibahas.
"Menteri Dalam Negeri telah berkomunikasi dengan kami, Mendagri telah meminta untuk diratas kan dalam waktu dekat ini. Dan tentunya dalam Ratas nanti dapat diputuskan Presiden supaya proses yang sedang berjalan ini bisa segera diselesaikan," kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Menurut dia, draf RUU Pemilu harus segera dirampungkan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu yang waktunya sudah dekat. Sementara pembahasan RUU ini butuh waktu yang cukup panjang, sebab Pemilu tahun 2019 adalah untuk pertama kalinya berlansung serentak, mulai dari Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Legislatif.
"Kalau itu dilakukan proses tahapan pemilu itu tidak akan terganggu, karena memang sudah waktunya diselesaikan UU tersebut," ujar dia.
Dia meyakini RUU Pemilu akan selesai dihabas tahun ini.
"Insya Allah tercapai, kami meyakini tercapai. Karena kalau Minggu depan katakanlah Presiden sudah memutuskan saya yakin akan selesai," tutur dia.
Seperti diketahui, ada tiga paket draf revisi RUU terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dibahas di parlemen bersama Pemerintah. Tiga paket revisi tersebut adalah revisi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Komentar
Berita Terkait
-
Pengakuan Bonatua Silalahi, Dibujuk dan Dirayu Saat Minta Ijazah Jokowi Dibuka ke Publik
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Polda Metro Jaya Bakal Kembalikan Berkas Perkara Tudingan Ijazah Palsu Usai Periksa Jokowi di Solo
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 44 Sertifikat SHM
-
Pengacara Sebut Tuntutan Kerry Riza Cs Alarm Bahaya untuk Direksi BUMN dan Anak Muda?