Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Tahunan MPR 2016 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Presiden Joko Widodo akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk membahas draf rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Dalam Ratas itu nanti Jokowi akan memutuskan draf tersebut dan segera dibawa ke DPR RI untuk dibahas.
"Menteri Dalam Negeri telah berkomunikasi dengan kami, Mendagri telah meminta untuk diratas kan dalam waktu dekat ini. Dan tentunya dalam Ratas nanti dapat diputuskan Presiden supaya proses yang sedang berjalan ini bisa segera diselesaikan," kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Menurut dia, draf RUU Pemilu harus segera dirampungkan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu yang waktunya sudah dekat. Sementara pembahasan RUU ini butuh waktu yang cukup panjang, sebab Pemilu tahun 2019 adalah untuk pertama kalinya berlansung serentak, mulai dari Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Legislatif.
"Kalau itu dilakukan proses tahapan pemilu itu tidak akan terganggu, karena memang sudah waktunya diselesaikan UU tersebut," ujar dia.
Dia meyakini RUU Pemilu akan selesai dihabas tahun ini.
"Insya Allah tercapai, kami meyakini tercapai. Karena kalau Minggu depan katakanlah Presiden sudah memutuskan saya yakin akan selesai," tutur dia.
Seperti diketahui, ada tiga paket draf revisi RUU terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dibahas di parlemen bersama Pemerintah. Tiga paket revisi tersebut adalah revisi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Komentar
Berita Terkait
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Bagaimana Cara Amerika Serikat Blokade Selat Hormuz?
-
Manuver ke Putin dan Macron, Prabowo Dinilai Sedang Jalankan Strategi Penyeimbang Diplomasi
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan