Suara.com - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membongkar puluhan bangunan rumah warga di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016) pagi. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) percaya Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mampu menanganinya.
"Rawajati tanya sama wali kota. Katanya DPRD semua sudah tahu (kalau mau ada pembongkaran). Ya udah, sudah sosialisasi jelas, saya bilang kerjakan saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Sejauh ini, Ahok belum mendapat laporan mengenai peristiwa perlawanan warga dengan cara menghadang alat-alat berat yang akan mengeksekusi bangunan.
"Saya nggak tahu (kalau sempat dihadang warga). Makanya tes saja, wali kota beres nggak (sosialisasi ke warga), masa semua mesti saya," kata Ahok. "Iya kita lihat dulu. Kita bisa tahu kan dia eksekusi benar apa tidak. Pertimbangannya bagaimana."
Ahok mengatakan setelah kawasan Rawajati ditertibkan dari bangunan, selanjutnya akan disulap menjadi ruang terbuka hijau sebagaimana peruntukannya.
"Mereka mau mengembalikan fungsi, bikin macet segala macem. Sama itu jalur hijau kan. Lapornya gitu. Ya silakan saja saya bilang," katanya.
Warga yang terkena proyek penertiban sekitar 60 kepala keluarga. Pemerintah telah menyiapkan rumah susun di Marunda, Jakarta Utara, sebagai pengganti.
Selama ini warga menolak direlokasi karena kompensasi yang didapat tak seimbang. Misalnya, mereka harus menyewa rusun, belum lagi lokasinya yang jauh di Marunda, padahal mata pencaharian di sekitar Rawajati.
Mereka siap direlokasi asalkan ganti ruginya sesuai, setidaknya rusun yang disediakan di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ricuh! Penggusuran Pasar Barito Berujung Blokade Jalan: Pedagang Melawan!
-
Biaya Sewa Kios Pasar Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Pramono Anung Janji Tak Ada Penggusuran!
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang