Suara.com - Sejumlah kelompok masyarakat, hari ini, unjuk rasa di sekitar patung kuda kencana, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka aksi untuk menolak kepemimpinan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menolak Ahok maju lagi ke pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Umat muslim tidak cocok dipimpin oleh Ahok. Ahok dzalim kepada masyarakat kecil demi memperlancar bisnis para pengusaha asing," kata Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S. Lobib ketika berorasi.
Rokhmat menilai Ahok memimpin dengan cara yang kasar dan kebijakan-kebijakannya kejam terhadap masyarakat kelas bawah. Dia menyontohkan kebijakan penertiban terhadap pemukiman-pemukiman padat penduduk.
Menurut pengamatan Suara.com, massa berkumpul di sekitar patung kuda kencana sejak pukul 09.00 WIB. Mereka menegaskan sikap sebagai kelompok penolak Ahok.
Dalam orasi, Rokhmat juga mengatakan sejumlah pandangan Islam sebagai agama mayoritas dalam menilai Ahok dan kepemimpinannya.
"Oleh karena itu penolakan kita kepada Ahok sebagai pemimpin di Jakarta adalah karena status," kata dia.
Menurut dia kalau Jakarta tidak dipimpin oleh Ahok, masyarakat akan menjadi lebih sejahtera.
Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Ahok mengatakan masyarakat Jakarta akan diuntungkan jika pilkada nanti diikuti oleh banyak kandidat. Sebab, mereka akan memiliki pilihan.
"Saya sudah bilang ke pendukung, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih jujur dari saya, lebih cepat dari saya jangan pilih saya. Kalau pilih saya rugi, pilih yang lebih hebat dong," kata Ahok.
Ahok juga tidak pernah memaksa warga untuk memilihnya untuk periode kedua.
Hanya saja, Ahok kurang sreg bila ada kelompok yang menyerangnya dengan mengungkit-ungkit isu agama dan ras.
"Kalau anda lakukan itu namanya menghina firman Tuhan. Saya nggak minta lahir turunan Cina kok, saya juga gak minta nggak dapet hidayah kok, kalau kamu menghina saya itu namanya menghina firman Tuhan dong, nggak fair," katanya.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Baru Dibuka, 22.494 Tiket Kereta H-1 Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat
-
Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Data untuk Lindungi Keluarga Rentan