Suara.com - Berbagai alasan dikemukakan sejumlah kelompok masyarakat yang demonstrasi di sekitar patung kuda kencana, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk menolak kepemimpinan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hari ini.
Mereka menilai Ahok memimpin dengan cara arogan. Menurut mereka, Ahok tidak memahami bahwa masyarakat yang dipimpinnya heterogen atau terdiri dari berbagai etnis.
"Hukumnya wajib kami tolak Ahok, persoalannya begini Jakarta itu heterogen etnisnya, satu kalimat yang diucapin belum tentu semua bisa terima, dia harus pandai-pandai sebagai gubernur sekarang. Beda kalau di jadi bupati (Belitung Timur) dulu itu homogen satu etnis. Nah pemimpin gitu nggak bisa di Jakarta, ngomongnya juga arogan," kata Ketua Forum RT, RW, Tanah Abang, haji Syarifudin, kepada Suara.com.
Selain untuk menolak Ahok, aksi ini juga dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Jakarta agar jangan memilih Ahok lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022. Menurut mereka Ahok bukan cerminan seorang pemimpin yang baik.
"Aksi ini tanpa suruhan, mana ada yang mau nyuruh. Ini gerakan sendiri dengan visi yang sama jalan kita, ini gabungan dari elemen-elemen masyarakat banyaklah," katanya.
Massa yang unjuk rasa mengaku mewakili dari berbagai elemen tokoh, ulama, organisasi masyarakat, ketua masjid, ketua majelis ta'lim Ketua RW dan RT, mahasiswa, dan aktivis.
Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Ahok mengatakan masyarakat Jakarta akan diuntungkan jika pilkada nanti diikuti oleh banyak kandidat. Sebab, mereka akan memiliki pilihan.
"Saya sudah bilang ke pendukung, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih jujur dari saya, lebih cepat dari saya jangan pilih saya. Kalau pilih saya rugi, pilih yang lebih hebat dong," kata Ahok.
Ahok juga tidak pernah memaksa warga untuk memilihnya untuk periode kedua.
Hanya saja, Ahok kurang sreg bila ada kelompok yang menyerangnya dengan mengungkit-ungkit isu agama dan ras.
"Kalau anda lakukan itu namanya menghina firman Tuhan. Saya nggak minta lahir turunan Cina kok, saya juga gak minta nggak dapet hidayah kok, kalau kamu menghina saya itu namanya menghina firman Tuhan dong, nggak fair," katanya. (Erlangga Bregas Prakoso)
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana