Suara.com - Penunjukan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk menggantikan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara menuai pro dan kontra. Kalangan yang kontra menilai Budi Gunawan tidak layak memimpin BIN dengan pertimbangan track record, antara lain pernah berurusan dengan KPK.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai munculnya penolakan terhadap Budi bernuansa politis.
"Jadi begini. Kalau ada yang menolak BG, ini sangat politis," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016.
Ruhut menambahkan gerakan politik yang bertujuan untuk menjatuhkan karir Budi tidak hanya terjadi sekali ini. Sebelumnya, kata dia, juga pernah terjadi, ketika Budi dicalonkan menjadi Kapolri.
"Sama juga ketika BG ditolak jadi Kapolri, tapi tidak sukses untuk kesekian kali, waktu itu dia bisa (menang di praperadilan)," ujar Ruhut.
Ruhut mengaku dekat dengan Budi. Dia yakin Budi merupakan sosok yang bersih dan pantas menduduki jabatan kepala BIN.
"Tegas aku katakan, BG ini sahabat saya dari sejak dia berpangkat mayor, dari letkol, sampai menjadi ajudannya Ibu Megawati. BG ini kalian tahu, dia orang baik, bersih, sosialnya gede, dia sangat memperhatikan anak buahnya," kata Ruhut.
Ruhut meyakini ada kalangan yang sengaja memainkan isu agar Budi tidak jadi diangkat sebagai kepala BIN.
"BG jujur saja, ditempatkan di BIN sangat hebat, di manapun dia ikut pendidikan, dia the best. Nah kaitannya dengan penolakan itu, wooo...ooo... kamu ketahuan (Ruhut nyanyi). Dia mau berbohong lagi soal BG. Udah ketahuan nggak akan bisa," tutur Ruhut.
Ruhut mengatakan akan mengawal proses fit and proper test terhadap Budi Gunawan di Komisi III DPR.
"Surat sudah ada di DPR, saya akan mengawal, walau aku di Komisi III. Tapi saya akan mendampingi saat fit and proper test," kata Ruhut.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat usulan kepada pimpinan DPR RI untuk mengangkat Budi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan pejabat sekarang Sutiyoso.
Surat diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Ade Komarudin di ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Jakarta, pagi tadi.
“Presiden mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso dan proses selanjutnya ada di DPR karena institusi itu akan memberikan pertimbangannya,” kata Pratikno dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI seusai pertemuan tersebut.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak