Suara.com - Penunjukan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk menggantikan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara menuai pro dan kontra. Kalangan yang kontra menilai Budi Gunawan tidak layak memimpin BIN dengan pertimbangan track record, antara lain pernah berurusan dengan KPK.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai munculnya penolakan terhadap Budi bernuansa politis.
"Jadi begini. Kalau ada yang menolak BG, ini sangat politis," kata Ruhut di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016.
Ruhut menambahkan gerakan politik yang bertujuan untuk menjatuhkan karir Budi tidak hanya terjadi sekali ini. Sebelumnya, kata dia, juga pernah terjadi, ketika Budi dicalonkan menjadi Kapolri.
"Sama juga ketika BG ditolak jadi Kapolri, tapi tidak sukses untuk kesekian kali, waktu itu dia bisa (menang di praperadilan)," ujar Ruhut.
Ruhut mengaku dekat dengan Budi. Dia yakin Budi merupakan sosok yang bersih dan pantas menduduki jabatan kepala BIN.
"Tegas aku katakan, BG ini sahabat saya dari sejak dia berpangkat mayor, dari letkol, sampai menjadi ajudannya Ibu Megawati. BG ini kalian tahu, dia orang baik, bersih, sosialnya gede, dia sangat memperhatikan anak buahnya," kata Ruhut.
Ruhut meyakini ada kalangan yang sengaja memainkan isu agar Budi tidak jadi diangkat sebagai kepala BIN.
"BG jujur saja, ditempatkan di BIN sangat hebat, di manapun dia ikut pendidikan, dia the best. Nah kaitannya dengan penolakan itu, wooo...ooo... kamu ketahuan (Ruhut nyanyi). Dia mau berbohong lagi soal BG. Udah ketahuan nggak akan bisa," tutur Ruhut.
Ruhut mengatakan akan mengawal proses fit and proper test terhadap Budi Gunawan di Komisi III DPR.
"Surat sudah ada di DPR, saya akan mengawal, walau aku di Komisi III. Tapi saya akan mendampingi saat fit and proper test," kata Ruhut.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan surat usulan kepada pimpinan DPR RI untuk mengangkat Budi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan pejabat sekarang Sutiyoso.
Surat diantarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR Ade Komarudin di ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Jakarta, pagi tadi.
“Presiden mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso dan proses selanjutnya ada di DPR karena institusi itu akan memberikan pertimbangannya,” kata Pratikno dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI seusai pertemuan tersebut.
Berita Terkait
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Putusan MK soal Usia Wapres Langsung Berlaku 3 Hari, Kenapa Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?
-
Presiden Argentina Ribut dengan Presiden Brasil: Dia Pencuri dan Korup