Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, pada Senin (12/9/2016), melontarkan kebijakan yang mengejutkan, yakni memerintahkan seluruh pasukan khusus Amerika Serikat yang bertugas di Filipina bagian selatan untuk meninggalkan negara tersebut. Para anggota pasukan khusus tersebut bertugas melatih pasukan Filipina memerangi pemberontak.
Perintah Duterte ini dia berikan sepekan setelah ia menyebut Presiden AS Barack Obama "putri pelacur". Pernyataan itu membuat Obama membatalkan pertemuan bilateral dengan Duterte di Laos.
Sebagai informasi, para pasukan khusus hanya bertindak sebagai penasihat. Mereka diperkenankan melatih pasukan tempur Filipina namun dilarang terlibat dalam pertempuran kecuali jika memang terpaksa membela diri.
Sebelumnya, ada sekitar 500 hingga 600 personel AS yang dirotasi di kawasan Mindanao. Namun pada tahun 2014, Menhan Filipina pada saat itu, mengatakan bahwa jumlah tersebut akan dikurangi hingga hanya 200 orang saja.
Duterte tidak menyebut secara rinci kapan atau bagaimana orang-orang AS tersebut akan dipulangkan. Namun, menurut Duterte, program kerja sama antara AS dan Filipina itu merupakan akar dari munculnya pemberontakan.
"Pasukan khusus AS ini, mereka harus keluar dari Mindanao," kata Duterte dalam pertemuan kabinetnya.
"Orang-orang (garis keras) akan merasa terganggu. Jika mereka melihat orang Amerika, mereka akan membunuhnya," lanjutnya.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon mengaku sudah mendengar pernyataan Duterte. Namun, mereka belum dihubungi oleh otoritas bersangkutan mengenai hal itu.
"Kami akan melanjutkan berkomunikasi dengan mitra kami di Filipina untuk tetap memberikan bantuan kami dalam bentuk apapun yang diterima oleh pemerintahan baru," kata juru bicara Pentagon Gary Ross.
AS adalah sekutu utama militer Filipina dan pernah berkuasa atas Filipina hingga tahun 1946. Dalam pidatonya, Duterte memperlihatkan sejumlah foto yang membuktikan pembunuhan warga Muslim oleh tentara AS di awal tahun 1900-an untuk memperkuat keputusannya.
Juru bicara Duterte, Ernesto Abella, mengatakan bahwa pernyataan Duterte mencerminkan arah baru pemerintahan menuju kebijakan luar negeri yang independen. (AFP)
Berita Terkait
-
Duterte Ditangkap dan Diadili, 20.000 Pendukung Mengguncang Filipina!
-
Di Balik Penahanan Mantan Presiden Rodrigo Duterte: Benarkah Ada Seteru Dinasti Politik Filipina?
-
Seumur Hidup di Penjara? Duterte Ditahan, ICC Siap Mengadili Kejahatan Kemanusiaan
-
Putri Duterte Rodrigo Murka Usai Penangkapan Ayahnya oleh ICC
-
Ayah Wapres Filipina Resmi Ditangkap Polisi, Publik Sentil Fufufafa: Bapaknya Kapan?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya