Suara.com - Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah percepatan dalam rangka membangun industri perikanan nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri perikanan di Kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).
Mengawali rapat Jokowi mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan selama dua tahun belakangan yang disebutnya telah memiliki dampak langsung terhadap nelayan, utamanya nelayan-nelayan kecil. Namun demikian, Jokowi meminta semua pihak untuk tidak cepat berpuas diri, sebab menurutnya potensi kelautan Indonesia masih bisa dimanfaatkan lebih jauh.
"Dengan luas wilayah laut yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah 30 persen. Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal," Jokowi.
Selain itu, dia menilai penanganan pencurian ikan di laut Indonesia kini telah mulai menunjukkan hasilnya.
"Stok ikan laut meningkat dan ini harus dimanfaatkan. Selain untuk kesejahteraan nelayan, juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan kita harapkan juga bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor," ujar dia.
Untuk itu, Jokowi menyerukan pembangunan industri perikanan nasional untuk memanfaatkan momentum baik yang ada sekarang ini. Sebab, selain pariwisata, industri perikanan diharapkan mampu menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.
"Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa selain pariwisata, saya kira yang kita harapkan untuk bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi ada di bidang kelautan dan perikanan. Adanya kebutuhan bahan baku dari industri perikanan ini juga akan membuka kesempatan untuk peningkatan penghasilan yang lebih besar bagi rakyat kita," tutur dia.
Jokowi juga meminta kesigapan jajarannya untuk memastikan infrastruktur pendukung industri perikanan betul-betul dipersiapkan dengan baik. Di antaranya pasokan bahan baku ikan, fasilitas perkapalan, infrastruktur yang berkaitan dengan akses menuju pelabuhan, ketersediaan listrik pendukung industri, serta ketersediaan lahan bagi kebutuhan industri pengolahan ikan. Jokowi pun meminta kesanggupan dari Menteri Susi mengenai pembangunan sentra industri perikanan modern yang harus diselesaikan tahun depan.
"Untuk itu saya minta Menko Bidang Kemaritiman dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan. Pangkas saja aturan-aturan yang ruwet yang menghambat investasi. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini paling lambat tahun depan kita harus sudah punya. Dan saya sudah disanggupi oleh Menteri KKP, Bu Susi, saya tunggu nanti tahun depan," kata dia.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Berita Terkait
-
Izin Kapal Direvisi, Bisnis Budidaya Ikan Masih Lesu
-
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama ASEAN-Jepang di Bidang Maritim
-
Luhut Dorong Industri Nasional Gunakan Produk Dalam Negeri
-
Susi Ajak Nelayan Ganti Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan
-
KKP Evaluasi Aturan Markdown Amnesty Bagi Pemilik Kapal Curang
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing