Suara.com - Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah percepatan dalam rangka membangun industri perikanan nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri perikanan di Kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).
Mengawali rapat Jokowi mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan selama dua tahun belakangan yang disebutnya telah memiliki dampak langsung terhadap nelayan, utamanya nelayan-nelayan kecil. Namun demikian, Jokowi meminta semua pihak untuk tidak cepat berpuas diri, sebab menurutnya potensi kelautan Indonesia masih bisa dimanfaatkan lebih jauh.
"Dengan luas wilayah laut yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah 30 persen. Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal," Jokowi.
Selain itu, dia menilai penanganan pencurian ikan di laut Indonesia kini telah mulai menunjukkan hasilnya.
"Stok ikan laut meningkat dan ini harus dimanfaatkan. Selain untuk kesejahteraan nelayan, juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan kita harapkan juga bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor," ujar dia.
Untuk itu, Jokowi menyerukan pembangunan industri perikanan nasional untuk memanfaatkan momentum baik yang ada sekarang ini. Sebab, selain pariwisata, industri perikanan diharapkan mampu menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.
"Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa selain pariwisata, saya kira yang kita harapkan untuk bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi ada di bidang kelautan dan perikanan. Adanya kebutuhan bahan baku dari industri perikanan ini juga akan membuka kesempatan untuk peningkatan penghasilan yang lebih besar bagi rakyat kita," tutur dia.
Jokowi juga meminta kesigapan jajarannya untuk memastikan infrastruktur pendukung industri perikanan betul-betul dipersiapkan dengan baik. Di antaranya pasokan bahan baku ikan, fasilitas perkapalan, infrastruktur yang berkaitan dengan akses menuju pelabuhan, ketersediaan listrik pendukung industri, serta ketersediaan lahan bagi kebutuhan industri pengolahan ikan. Jokowi pun meminta kesanggupan dari Menteri Susi mengenai pembangunan sentra industri perikanan modern yang harus diselesaikan tahun depan.
"Untuk itu saya minta Menko Bidang Kemaritiman dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan. Pangkas saja aturan-aturan yang ruwet yang menghambat investasi. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini paling lambat tahun depan kita harus sudah punya. Dan saya sudah disanggupi oleh Menteri KKP, Bu Susi, saya tunggu nanti tahun depan," kata dia.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Berita Terkait
-
Izin Kapal Direvisi, Bisnis Budidaya Ikan Masih Lesu
-
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama ASEAN-Jepang di Bidang Maritim
-
Luhut Dorong Industri Nasional Gunakan Produk Dalam Negeri
-
Susi Ajak Nelayan Ganti Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan
-
KKP Evaluasi Aturan Markdown Amnesty Bagi Pemilik Kapal Curang
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis