Suara.com - Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah percepatan dalam rangka membangun industri perikanan nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri perikanan di Kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).
Mengawali rapat Jokowi mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan selama dua tahun belakangan yang disebutnya telah memiliki dampak langsung terhadap nelayan, utamanya nelayan-nelayan kecil. Namun demikian, Jokowi meminta semua pihak untuk tidak cepat berpuas diri, sebab menurutnya potensi kelautan Indonesia masih bisa dimanfaatkan lebih jauh.
"Dengan luas wilayah laut yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah 30 persen. Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal," Jokowi.
Selain itu, dia menilai penanganan pencurian ikan di laut Indonesia kini telah mulai menunjukkan hasilnya.
"Stok ikan laut meningkat dan ini harus dimanfaatkan. Selain untuk kesejahteraan nelayan, juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan kita harapkan juga bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor," ujar dia.
Untuk itu, Jokowi menyerukan pembangunan industri perikanan nasional untuk memanfaatkan momentum baik yang ada sekarang ini. Sebab, selain pariwisata, industri perikanan diharapkan mampu menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.
"Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa selain pariwisata, saya kira yang kita harapkan untuk bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi ada di bidang kelautan dan perikanan. Adanya kebutuhan bahan baku dari industri perikanan ini juga akan membuka kesempatan untuk peningkatan penghasilan yang lebih besar bagi rakyat kita," tutur dia.
Jokowi juga meminta kesigapan jajarannya untuk memastikan infrastruktur pendukung industri perikanan betul-betul dipersiapkan dengan baik. Di antaranya pasokan bahan baku ikan, fasilitas perkapalan, infrastruktur yang berkaitan dengan akses menuju pelabuhan, ketersediaan listrik pendukung industri, serta ketersediaan lahan bagi kebutuhan industri pengolahan ikan. Jokowi pun meminta kesanggupan dari Menteri Susi mengenai pembangunan sentra industri perikanan modern yang harus diselesaikan tahun depan.
"Untuk itu saya minta Menko Bidang Kemaritiman dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan. Pangkas saja aturan-aturan yang ruwet yang menghambat investasi. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini paling lambat tahun depan kita harus sudah punya. Dan saya sudah disanggupi oleh Menteri KKP, Bu Susi, saya tunggu nanti tahun depan," kata dia.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Berita Terkait
-
Izin Kapal Direvisi, Bisnis Budidaya Ikan Masih Lesu
-
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama ASEAN-Jepang di Bidang Maritim
-
Luhut Dorong Industri Nasional Gunakan Produk Dalam Negeri
-
Susi Ajak Nelayan Ganti Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan
-
KKP Evaluasi Aturan Markdown Amnesty Bagi Pemilik Kapal Curang
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta