Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai Komisi Pemberantasan Korupsi terlalu mudah menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mempertimbangkan besar kecilnya kesalahan yang bersangkutan.
"Jadi kalau kita ini kemudian datang, sebagai pahlawan moral, lalu dengan gagahnya mengatakan 'rasain ya, biar jera,' sampai kapan? Sampai jumlah orang itu habis?" kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).
Pernyataan Fahri menyusul keputusan KPK menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap dari pemilik perusahaan distributor gula CV Semesta Berjaya Xavierandy Sutanto dan istri: Memi, sebesar Rp100 juta, Sabtu (17/9/2016). Mereka diduga menyuap Irman agar mau membantu mendapatkan jatah gula impor dari Bulog untuk didistribusikan ke Sumatera Barat.
Fahri menambahkan sejak ada KPK hampir semua profesi menjadi bulan-bulanan. Dia mengatakan di negara ini hanya KPK yang tidak pernah melakukan kesalahan.
"Sudah masuk ada 14 guru besar dari universitas, tokoh agama, dari Islam, Kristen, Buddha, pokoknya agama sudah kena semua. Akademisi sudah kena semua," ujar Fahri.
"Hakim, Legislatif, ruang Ketua Mahkamah Agung sudah pernah digeledah, ruang Ketua Mahkamah Konstitusi sudah pernah digeledah, jaksa sudah, polisi sudah, yang belum tinggal KPK saja yang suci di dunia ini," Fahri menambahkan.
Menurut Fahri KPK memang giat menindak orang yang dianggap korupsi, namun ternyata tidak membuat orang takut.
"Jadi sampai kapan praktik ini? Sementara korupsi sebagai pengetahuan umum tidak kunjung terbentuk. Indeks persepsi korupsi kita tidak kunjung membaik," kata Fahri.
KPK menemukan keterlibatan Irman ketika menyelidiki suap terhadap salah satu jaksa penuntut umum di Kejati Sumatera Barat Farizal yang juga disuap oleh penyuap yang sama.
Tag
Berita Terkait
-
KPU Tetapkan Hasil PSU DPD RI Sumbar: Eks Koruptor Irman Gusman Lolos ke Senayan
-
KPU Umumkan DCT DPD RI untuk PSU di Dapil Sumbar, Ada Nama Irman Gusman
-
Sosok Irman Gusman, Eks Napi Korupsi yang Dapat Kado dari MK Pemungutan Suara Pileg Ulang DPD Sumbar
-
Demi Gaji Segini, Irman Usman Gigih Tuntut MK sampai Dikabulkan Pemungutan Ulang DPD RI Sumbar
-
Gugatan Dikabulkan: Irman Gusman Wajib Jujur Pernah jadi Napi, MK Perintahkan KPU Gelar PSU di Sumbar
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara