Suara.com - Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi diduga salah melakukan penggusuran pemukiman warga. Hal ini diketahui setelah ada dua orang warga bernama Linarti Dewi Santoso dan Andre (45) melaporkan persoalan ini ke Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).
Rumah Linarti dan Andre yang dibongkar pemerintah kota administrasi Jakarta Barat berada di Kerandang Utara, nomor 19 RT 12 RW 3, Tambora, Jakarta Barat.
Mendengar pengaduan warga, Ahok langsung mengkonfirmasi Anas dengan telepon pintarnya.
"Eh Pak Wali, kamu bongkar-bongkar rumah orang salah alamat lagi. Ini ada pengaduan saya lihat kamu ngaco," ujar Ahok dalam percakapannya dengan Anas di Balai Kota DKI.
Anas diminta Ahok mengurusi dugaan salah bongkar rumah warga ini.
"Nanti urus sama orang saya ini, tanyain sama dia yang mana. Sertifikatnya di mana? Yang dibongkar di mana? Jangan jadi centeng-centeng orang lu," kata Ahok.
Dalam pembicaraan tersebut, Ahok terlihat tidak memberikan Anas memberikan pembelaan sedikit pun. Karena sepanjang percakapan Ahok terlihat yang bicara terus-menerus.
Sementara, Andre mengatakam wali kota Jakarta Barat sudah menjadi pengacara mafia tanah dan menjadi beking para pemodal.
"Rumah saya dibongkar tanpa putusan pengadilan. Di lahan tersebut bukan milik pemda DKI maupun jalur hijau. Pembongkaran dilakukan 26 November 2015," kata Andre.
Kepada wartawan Andre mengaku sudah lama melaporkan hal ini ke pejabat DKI seperti ke wali kota dan lurah setempat. Namun Andre mengatakan tidak ada tindak lanjut.
"Sebelum pembongkaran saya sudah bicara dengan staf gubernur, Pak Ahok. Dia mengatakan kalau ada yang datang (mau membongkar) tunjukn SMS ini dan akan ditunda 3 bulan. Tapi pas hari H pembongkaran saya tunjukan SMS itu nggak ada yang mau lihat, pak lurah dan polisi," katanya.
"Saya mencari keadilan. Ini tanah bukan milik pemda, bukan di jalur hijau. Saya minta kerugian hak saya, karena tanpa putusan pengadilan masa rumah saya dibongkar," lanjut Andre.
Berikut surat pengaduan warga ke Ahok.
Tanggal 19 September 2016
Nomor : A007
Prihal : Mohon agar hak atas rumah serta benda-benda kami dikembalikan. Karena telah terjadi salah bongkar oleh wali kota Jakarta Barat
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan