Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan mengeluarkan peraturan menteri (permen) tentang nilai bonus untuk atlet-atlet daerah yang meraih medali dalam Pekan Olahraga Nasional (PON).
Kebijakan ini untuk mengantisipasi kemungkinan para atlet lebih memfokuskan diri berprestasi bersama daerah masing-masing, ketimbang membela Indonesia di kancah internasional, misalnya seperti SEA Games.
Tercatat, sejumlah daerah memang kerap memberikan bonus kepada atlet yang meraih medali di PON melebihi nilai bonus yang meraih medali pada ajang seperti SEA Games.
"Kami tidak bermaksud menghalang-halangi hak atlet untuk mendapatkan rezeki. Selama ini ada kecenderungan atlet lebih memilih PON dibanding kejuaraan internasional," kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Rabu (28/9/2016).
"Bonus medali emas Olimpiade itu Rp5 miliar. Medali emas Asian Games Rp400 juta, medali emas SEA Games Rp200 juta. Bonus PON maksimal tidak lebih dari bonus SEA Games itu," lanjut Gatot.
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu menambahkan atlet-atlet seringkali pindah daerah karena dijanjikan bonus medali yang sangat besar. Hal ini menurutnya memiliki dampak serius pada atlet-atlet muda di daerah jadi sulit berkembang.
"Janji bonus itu tidak mendidik, sehingga tidak ada upaya pembinaan atlet di daerah-daerah," katanya.
Kemenpora, lanjut Gatot, akan membahas sejumlah aturan terkait PON selain bonus atlet bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan cabang-cabang olahraga setelah penyelenggaraan Peparnas 2016.
Aspek lain yang akan menjadi pembahasan Kemenpora dalam peraturan tentang PON adalah kelompok umum atlet yang berlaga. Aturan pembatasan kelompok umur bertujuan mencegah keikutsertaan atlet-atlet senior dalam kejuaraan PON.
"Paling lambat peraturan tentang PON itu sudah ada rancangannya pada akhir 2016," pungkas Gatot. (Antara)
Berita Terkait
-
Download Logo Hari Sumpah Pemuda 2025 PNG dan PDF Versi Resmi Kemenpora
-
Indonesia Tak Gentar Disanksi IOC karena Tolak Atlet Israel, Pegang Prinsip UUD 1945
-
Setahun Pemerintahan Prabowo, Kemenpora Fokus Pembinaan Atlet Demi Raih Prestasi Dunia
-
Kemenpora Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Layak dan Modern
-
PSSI Diminta Menghadap Menpora Erick Thohir, Ada Apa?
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 1 Juta per Jemaah Dibanding Tahun Lalu
-
Bicara soal Impeachment, Refly Harun: Pertanyaannya Siapa yang Akan Menggantikan Gibran?
-
SETARA Institute: Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Pengkhianatan Reformasi!
-
Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Di KTT ASEAN, Prabowo Ajak Negara Asia Jaga Persaingan Sehat demi Masa Depan Kawasan
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab Terseret Pusaran Korupsi Chromebook Nadiem
-
Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Delpedro: Ini Kriminalisasi, Hakim Abaikan Putusan MK
-
Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
-
KPK Pastikan Korupsi Whoosh Masuk Penyelidikan, Dugaan Mark Up Gila-gilaan 3 Kali Lipat Diusut!