Suara.com - Driver Gojek di Ibu Kota Jakarta yang tergabung dalam Solidaritas Gojek Indonesia , hari ini, demonstrasi ke kantor pusat PT. Gojek Indonesia, Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan.
Ada tujuh tuntutan mereka. Pertama, meminta Gojek Indonesia menghapus kriteria performa untuk menilai para driver. Kriteria ini dianggap menyulitkan driver mendapatkan banyak bonus.
Kedua, menuntut Gojek Indonesia membuat payung hukum yang independen, terutama terkait untuk menampung aspirasi driver.
Ketiga, menuntut Gojek Indonesia transparan dalam setiap kebijakan dan sistem yang dibuat.
Keempat, menuntut Gojek Indonesia untuk menstabilkan sistem menjadi lebih baik.
Kelima, menuntut memberikan kebijakan peraturan yang sewajarnya.
Keenam, menuntut untuk menghilangkan sistem suspend yang menurut mereka tidak jelas alasannya.
Ketujuh, menuntut Gojek Indonesia memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk seluruh driver Indonesia.
Driver bernama Yosi mengatakan penilaian terkait performa sangat berpengaruh pada pendapatan bonus. Jika performa kurang dari 50 persen, bonus pun tidak mengalir.
“Kalau bonus bisa cair kalau performa 50 persen ke atas,” kata dia.
Yosi menjelaskan jika driver membawa penumpang kurang dari 10 kilometer, nilai poin satu, tapi kalau lebih dari 10 kilometer poin yang diperoleh dua. Jika sudah mendapatkan 10 poin, bonus yang didapat Rp20 ribu. Kemudian jika poin meningkat menjadi 12, pengemudi dapat bonus Rp60 ribu. Bonus yang sama berlaku jika pengemudi mendapat poin di atas 12.
“Bonus itu didapat kalau dapat 10 poin ke atas," kata Yosi kepada Suara.com.
Yosi mengungkapkan kendala yang ditemui pengemudi hingga tak bisa mencapai ketentuan nilai 50 untuk performa yaitu adanya penumpang fiktif. Penumpang fiktif ialah mereka order, tetapi setelah dihubungi nomornya tidak aktif.
Ketika pengemudi tidak mengambil orderan karena tujuannya jauh, pengemudi kena denda yaitu pengurangan nilai performa.
“Kenapa kita tidak memilih yang jauh karena waktu habis di jalan. Pertama macet, kedua jarak. Jadi orderan sehari dikit,” kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
GOTO Masih Belum Kasih Bocoran Agenda RUPSLB, Benarkah Patrick Walujo Diganti?
-
Aplikasi Tak Terduga Jadi Sarana Selingkuh Selebritas: Dari Ojek Online hingga Folder Pin
-
Demi Sang Pendiri, Driver Gojek Beri Dukungan ke Nadiem di Sidang Praperadilan Korupsi Laptop
-
Sering Kasih Tip, Reza Arap Heran Rating Gojeknya Hanya 3,2
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional