Suara.com - Komisi X DPR RI meminta bukti-bukti dan dokumen terkait anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Indonesia (INASGOC).
"Kami minta perincian dari Kemenpora dan INASGOC terkait dana yang bersumber dari APBN untuk dibayarkan kepada pihak-pihak internasional, dalam hal ini adalah Dewan Olimpiade Asia (OCA)," kata Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, usai rapat kerja dengan Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Dalam rapat kerja yang dimulai pukul 14:48 WIB itu, Komisi X meminta bukti transfer dana sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp391 miliar) untuk biaya penyiaran Asian Games 2018 kepada OCA.
Selain itu, Komisi X juga meminta notulen rapat pertemuan antara Kemenpora, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Pemanfaatan Dana Renovasi GBK sebesar Rp500 miliar.
Notulen rapat pertemuan tiga lembaga itu menjadi syarat yang ditetapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dana Rp500 miliar dari Kemenpora dapat dipakai.
"Sebelumnya, kami meminta realokasi anggaran renovasi Gelora Bung Karno ini harus terverifikasi oleh BPKP. Menurut Kemenpora, sudah ada hasil audit BPKP berserta syaratnya yaitu pertemuan tiga lembaga. Notulen pertemuan resmi itu harus diserahkan kepada Komisi X," ujar Riefky.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan Kementeriannya telah melaksanakan seluruh persyaratan yang diminta BPKP dan akan menyerahkan notulen rapat tiga lembaga kepada Komisi X.
"Kami dan INASGOC juga telah mempunyai bukti transfer dua juta dolar AS sebagai jaminan kepada OCA dan 15 juta dolar AS yang merupakan kontrak tuan rumah Asian Games. Kami hanya perlu memberikan penjelasan lebih detail kepada Komisi X," kata Menpora.
Kemenpora, ketika mengajukan APBN 2016, telah meminta anggaran sebesar Rp500 miliar untuk renovasi Stadiun Utama GBK guna persiapan Asian Games 2016.
Tapi, pemerintah menetapkan dana renovasi Stadion Utama GBK dan pembangunan wisma atlet akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat.
Kemenpora pun lantas mengalokasikan anggaran Rp500 miliar itu untuk membayar biaya penyiaran Asian Games yang mencapai Rp405 miliar. (Antara)
Berita Terkait
-
Eks Member JKT 48 Tegur Keras Anak Buah Erick Thohir: Jujur Aku Kecewa!
-
Link Pendaftaran Merdeka Run 2026 Kemenpora, Dibuka Hari Ini Pukul 17.00 WIB
-
Ketua Komisi X DPR RI Minta Temuan Barang Diduga Senjata di Sekolah Diusut Transparan
-
Harapan Baru Kesejahteraan Guru Setelah MK Pisahkan Dana MBG dari Pos Pendidikan
-
DPR Ngaku Belum Pernah Dilibatkan Pemerintah Bahas Universitas Republik Indonesia
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
-
Aksi Mahasiswa Dibatasi hingga UOB Plaza, Polda Metro Siagakan 9.242 Personel
-
Jelang Demo Mahasiswa Hari ini, 21 Orang Bawa Bom Molotov Ditangkap Polisi
Terkini
-
Bos Bali United Bongkar Alasan Gelontorkan Dana Segini Demi Rekrut Anak John Herdman
-
UPH Festival 2026 Ditutup, Mahasiswa Baru Diajak Menemukan Panggilan dan Membawa Dampak
-
BRImo Beri Cashback 30 Persen Pembelian Tiket JCO Run 2026, Segera Klaim Sekarang!
-
Selamat! Dikta eks Yovie And Nuno Resmi Menikah
-
Duduk Seharian di Depan Layar? Ini Cara agar Tetap Aktif Tanpa Harus ke Gym
-
Fathimah Azzahra Semprot Polisi di Plaza UOB: Jangan Provokasi Massa dengan Mobil Komando!
-
Anggaran Subsidi Energi Naik di RAPBN 2027, Program B50 Dinilai Belum Sukses
-
Yaqut Tantang KPK Buktikan Soal Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Kuota Haji
-
Ada Demo Mahasiswa, Pengguna Transjakarta Harap Simak! Koridor 1 hingga Rute 9D Alami Perubahan
-
Pilu Pensiunan PTP III, Kebun Sawit di Langkat yang Jadi Tumpuan Hari Tua Diklaim Agrinas