Suara.com - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bertindak cepat atas gebrakan Presiden Joko Widodo yang ingin memberantas pungutan liar (pungli). Ia meminta Pejabat Sekretaris Provinsi Lampung, Sutono untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungli.
Menurut Ridho, program ini termasuk pelayanan publik yang menjadi fokus pembenahan pemerintahannya. Satgas memberi perhatian khusus terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melayani masyarakat dalam hal ini perizinan.
“Inilah momentum yang bagus, karena sejak awal dalam visi-misi yang kami usung, pemberantasan pungli merupakan salah satu prioritas,” katanya di Bandar Lampung, Jumat (14/10/2016).
Pemberantasan pungli tercantum dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ridho-Bachtiar. Menurut Ridho, provinsi berjuluk “Sang Bumi Ruwai Jurai” ini unggul di bidang agroindustri.
“Namun sangat disayangkan, potensi agrobisnis Lampung yang sangat besar ini belum dapat dimaksimalkan karena terhambat infrastruktur yang kurang memadai, gangguan keamanan, dan berbagai pungutan liar. Akibatnya, input produksi yang dibutuhkan untuk masuk ke daerah perdesaan menjadi mahal,” kata Ridho.
Sebaliknya, hasil produksi yang dibawa keluar desa membutuhkan biaya tinggi, sehingga margin yang diterima petani menjadi kecil.
“Oleh karena itu, gebrakan Presiden Jokowi ini sejalan dengan visi dan misi kami ketika mencalonkan diri sebagai gubernur,” lanjutnya.
Gubernur Lampung Terima “IAI Award”
Kesungguhan memberantas pungli dan mencipkatan iklim berusaha di Lampung berlangsung sejak Ridho dipercaya memimpin Lampung. Pengakuan itu diberikan Tempo Grup dan Frontier Consulting Grup melalui penghargaan Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) 2016 untuk kinerja pemerintah daerah, pada 22 September 2016.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan kinerja pemerintah daerah dan pembangunan pada empat bidang, yakni infrastruktur, investasi, pariwisata, dan pelayanan Publik. Metodenya berupa pengumpulan data sekunder (desk reserach) dan data primer, yang diperoleh melalui mystery calling.
Penyumbang terbesar yang membuat Lampung menyabet IAI adalah penilaian geliat investasi, yang mana Lampung menempati top lima daerah investasi terbaik dan 10 daerah yang dianggap fokus dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pariwisata.
Menurut Ridho, kepercayaan dan penghargaan itu harus dijawab di lapangan dengan tindakan nyata.
“Saya minta semua SKPD, terutama yang melayani perizinan segera berbenah, karena semua pelayanan publik sekarang amat transparan dan terbuka,” katanya.
Lampung memiliki tujuh kawasan pengembangan investasi. Saat ini, Pemprov Lampung tengah menyusun masterplan investasi di Mesuji dan Way Pisang, Lampung Selatan guna mendorong pertumbuhan industri di Lampung.
“Kami tengah fokus pada tiga bidang pembangunan, yakni industri, pertanian, dan pariwisata,” kata Ridho.
Hingga kini, ada beberapa investor yang datang dan berminat menanamkan modal. Ridho minta agar infrastruktur jalan bisa bisa segera dibenahi, sehingga memperlancar iklim investasi.
Adapun sejumlah investor tertarik mengembangkan industri agrobisnis dan industri di luar pertanian, seperti otomotif dan industri baja.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?