Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, mengatakan semua kader harus mengikuti keputusan partai untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat di pilkada Jakarta periode 2017-2022. Bagi kader yang menolak akan diberi sanksi.
"Ada sanksi (yang tidak dukung). Setelah kontrak politik diputuskan, rapat partai kami akan memutuskan, semua kader wajib mendukung (Ahok-Djarot)," Dimyati di kantor PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).
Terkait sikap Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) yang jelas-jelas menolak mendukung dan malah merapat ke pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Dimyati memastikan Lulung akan menerima sanksi.
"Siapapun tidak hanya berlaku bagi Pak Haji Lulung. Terhadap siapapun kalau kontrak politik sudah diputuskan DPP, itu wajib dipatuhi," kata
Dia menegaskan persiapan PPP mendukung Ahok-Djarot sudah dilakukan sejak lama.
"Sejak lima tahun lalu Pak Djan (Djan Faridz) sudah dukung Ahok. Jadi sudah dengan sendirinya, apalagi Ahok juga sahabat saya juga," tutur dia.
Setelah deklarasi mendukung Ahok dan Djarot, sejumlah kader PPP akan mendapatkan tempat di susunan tim sukses Ahok-Djarot.
"Ya pastilah (akan dimasukin di tim pemenangan)," ujar Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi, di Balai Kota DKI Jakarta.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mengapresiasi dukungan PPP.
"Sekarang dia minta pada kita untuk mendeklarasikan sebagi warga negara republik Indonesia dan partai ya silahkan saja," kata Prasetio.
PPP pecah, Djan mendukung Ahok, sementara kubu Romahurmuziy mendukung Agus-Sylviana. [Bowo Raharjo]
BERITA MENARIK LAINNYA:
Pasukan Ungu Muncul di Jakarta, Apa Sih Kerjaan Mereka?
Foto Biarawati dan Ustadz Ini Jadi Bahasan 'Hangat' di Sosmed
Lima Cara Sembuhkan Ruam dan Area Hitam di Paha
Asty Ananta Tunjukkan Foto Menikah Secara Islam
Kejujuran Reza Akui Praktik Seks Aa Gatot Diapresiasi
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Berita Terkait
-
Muktamar PPP Bursa Caketum Memanas: Husnan Bey Fananie Deklarasi, Gus Idror Konsolidasi Internal
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Sinyal Kuat dari Jakarta: PPP DKI Bulatkan Tekad Usung Mardiono Pimpin Kembali di Muktamar X
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
KPK Ungkap Dugaan RK Terima Uang Hasil Korupsi Pengadaan Iklan di BJB
-
PSI Jakarta Ungkap Aksi Nyata Jawab Tuntutan 17+8, Apa Saja?
-
Baru Sehari Jabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Didemo dan Didesak Dicopot
-
Mengenal Lebih Dekat Puteri Komarudin, Sosok Disebut Jadi Menpora Gantikan Dito
-
Ustaz Khalid Ngaku Jadi Korban Agen Travel Muhibbah dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Susul Kasus Jokowi, Roy Suryo Pertanyakan Ijazah Gibran
-
Viral! Wanita Ini Syok Isi Celengan Berubah, Uang Ratusan Ribu Mendadak Jadi Recehan
-
Peringatan Ulta Levenia soal Ancaman Intervensi Asing di Indonesia
-
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap pada Pengadaan Katalis Pertamina
-
Refly Harun : Gibran Jadi Wapres Setelah SMA di Luar Negeri Adalah Cacat Bawaan