Perayaan ultah Fraksi Hanura di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Ketua Umum Partai Hanura non aktif sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menghadiri peringatan ke tujuh tahun Fraksi Hanura di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon, Sekretaris Jenderal DPP Hanura Berlianadan Natakusuma anggota Komisi X Dadang Rusdiana dan sejumlah kader Partai Hanura.
Dalam sambutannya Wiranto menuturkan dirinya hadir sebagai Ketua Umum bukan sebagai Menkopolhukam. Pasalnya dirinya masih menjabat sebagai ketua umum Hanura.
"Hari ini saya datang kesini lebih kuat atribut sebagai ketua umum bukan sebagai menteri, karena masih ketua umum tapi tidak merangkap menjadi ketua umum yang nanti akan merugikan tugas saya di pemerintah. Saya putuskan saya non aktf dan fokus menjadi bagian dari kabinet," ujar Wiranto dalam sambutannya.
Ia juga mengatakan selama tujuh tahun, Fraksi Hanura telah memperjuangkan dan mewakili suara rakyat.
"Saya melihat apa yang dilakukan Fraksi Hanura sudah pada posisi yang tepat karena anda sekalian, kita posisikan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan wakil rakyat atau mewakili rakyat dan selalu berpihak pada kebenaran dan rakyat," ucapnya.
Tak hanya itu, Wiranto menilai Fraksi Hanura selain berjuang untuk rakyat juga mendukung kebijakan pemerintah yang positif.
"Oleh karena itu Hanura di DPR, maka posisinya jelas, posisi mewakili rakyat yang diperjuangkan dan punya misi suci berjuang untuk rakyat, untuk hati nurani dan mendukung kebijakan pemerintah yang positif," kata Wiranto.
Lebih lanjut, Wiranto meminta kepada kader Hanura di DPR untuk berjuang dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
"Oleh karena itu peran fraksi Hanura di DPR penting, juga memberi keyakinan dan kepercayaan kepada publik. Selamat ulang tahun ke tujuh kepada fraksi Hanura, selamat bekerja dan bisa menanamkan perjuangan nasib mereka dan mendukung kebijakan pemerintah. Saya yakin apa yang dilakukan pemerintah dan kebijakan pemerintah tidak ada yang mencederai harapan masyarakat," ungkapnya.
Sejak Wiranto non aktif sebagai Ketua Umum, Chairuddin Ismail diputuskan menjadi Plt Ketua Umum Hanura. Mantan Kapolri tersebut menjadi Plt Ketua Umum Hanura semenjak 29 Juli 2016.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman