Presiden Joko Widodo di Kota Solo [Biro Pers Istana]
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyambut baik intervensi kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Yahukimo, Papua, pada Selasa (18/10/2016. Namun, dia tidak yakin kebijakan harga tersebut akan bertahan lama.
"Ini kan tentu upaya menetapkan satu harga, intervensi terhadap pasar. Saya kira bagus, tapi berapa lama tahannya?,"ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Fadli menyontohkan kebijakan Presiden ketika menetapkan kebijakan harga daging, yang ternyata tidak bertahan lama.
"Jangan sampai waktu itu seperti daging yang harganya pengen ditetapkan Rp80 ribu, tetap saja di pasaran Rp100 ribu-Rp120 ribu. Sekarang mau menetapkan harga BBM sama. Coba dilihat nanti, berapa lama tahan? Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Kita buktikan, bener bisa?" katanya.
Fadli Zon kemudian menduga kebijakan Jokowi tersebut hanya pencitraan.
"Jangan-jangan nanti cuma pencitraan saja, harganya satu, terus tiba-tiba bulan depan harganya sudah kembali lagi," kata dia.
Kebijakan satu harga
Presiden secara resmi mencanangkan kebijakan BBM satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, kemarin siang.
Presiden menjelaskan kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.
“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.
Presiden menjelaskan kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.
“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.
Suara.com - BERITA MENARIK LAINNYA:
Kok Bisa, Korban Penggusuran Masih Mau Dukung Ahok? Ini Alasannya
Jokowi Payungi Lukas Enembe dan Rini di Papua, Dipuji-puji
Jawaban Warga Petamburan Sekitar Markas FPI Soal Ahok Mengejutkan
Buntut Foto Jessica Selonjoran, Kapolda: Sering di Hotel Kali
Ahok Ceritakan Seorang Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Ahok, Agus, Anies, Siapa Paling Meragukan Jadi Gubernur?
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BBM Naik 37%, Motor Listrik Jadi Jalan Keluar? Ini Kata Pelaku Industri
-
Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BBM di AS Turun Imbas Minyak Dunia Anjlok, Gimana Harga Pertamax?
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat
-
Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi
-
ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan
-
Sandiwara Berdarah di Menteng, Komisaris Wanita Rekayasa Perampokan Demi Habisi Dirut
-
Cerita Rampok 500 Gram Emas Rekayasa! Rekan Bisnis di Menteng Siksa dan Tusuk Korban karena Dendam
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Ribuan Jemaah Serbu Monas untuk Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi