Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga merupakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan data terkait dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta kematian aktivis HAM Munir dalam waktu dekat. TPF dibentuk zaman Yudhoyono dan belakangan hasil kerja TPF tak ditemukan di Kementerian Sekretariat Negara.
"Terkait data itu ada hal-hal yang harus disampaikan maka beliau (SBY) akan menyampaikan secara langsung. Nanti satu dua hari ini Pak SBY akan menyampaikan secara langsung, yang jelas kita tunggu saja," ujar Agus di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Munir dibunuh dengan racun arsenik pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri. Baru pada zaman Yudhoyono, pemerintah membentuk TPF untuk menelusuri kematian tersebut.
"Kasus Munir ini dulu presidennya Bu Mega, begitu Pak SBY jadi Presiden langsung dihubungi Bu Suciwati (istri Munir) dan langsung juga bikin tim dan hasilnya sudah ada yang ditindaklanjuti," tuturnya.
Agus meyakini semua data hasil kerja TPF Munir masih tersimpan di Kementerian Sekretariat Negara. Agus mengatakan kinerja Yudhoyono selama menjadi Presiden selalu terukur.
"Kami yakin pasti ada datanya, kami yakini kalau Pak SBY itu selalu teratur dan terukur, sehingga pasti datanya ada. Pasti datanya ada di Sekretariat Negara. Nanti secara resmi pak SBY akan menyampaikan tentunya melalui kementerian yang terkait pada waktu itu," kata Wakil Ketua DPR.
Nama Yudhoyono belakangan ini kembali disebut-sebut. Melalui akun Twitter, akhirnya Yudhoyono bersikap.
"Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana ke mari dan bernuansa politik," tulis Yudhoyono pada Minggu (23/10/2016).
“Saya memilih menahan diri dan tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting dan sensitif. Juga soal kebenaran dan keadilan,” Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengatakan akan membuka semua dokumen kasus tersebut agar terang benderang.
"Kami buka kembali semua dokumen, catatan dan ingatan kami apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir," tulis Yudhoyono.
"Yang ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yg telah dilakukan pemerintah sejak November 2004,” Yudhoyono menambahkan.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Pengakuan Amir Bikin Gempar Kasus Jessica
Mendadak Temui Jokowi di Istana, Ahok Bilang Cuma Numpang Permisi
Ahok: Saya Mohon Maaf Kalau Ada yang Tersinggung
PKL Ini Sebulan Duitnya Lebihi Orang Kantoran Jakarta
Survei Ahok Menang, Timses Anies: SMRC Punya Siapa, Kalian Tahu
Babak Baru Kasus Jessica, Ini Harapan Jaksa
Kenapa Ahok Kabur Lihat Habiburokhman, Ini Penjelasannya
Berita Terkait
-
Film 'Kupilih Jalur Langit' Resmi Tayang di Bioskop Indonesia!
-
Kisah Owner Jejamuran, Buka Usaha di Usia 62 Tahun hingga Dua Kali Dipanggil ke Istana
-
SBY Soroti Risiko Ekonomi Dunia, Ekonom UMBY Ungkap Pertanda Sudah Muncul di Indonesia
-
SBY Ingat Kirim AHY dan 2 Prajurit Muda ke Lebanon, Kini Jadi Menteri-menteri Prabowo
-
Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit UNIFIL TNI yang Gugur di Lebanon
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi