Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei tentang elektabilitas tiga pasangan calon gubernur Jakarta periode 2017-2022 di Hotel Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016). Berdasarkan survei mereka, jika pemilihan gubernur dilakukan saat ini, sebanyak 44,4 persen warga Jakarta akan memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Sementara pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni hanya 22,3 persen. Sedangkan pemilih pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebanyak 19,9 persen. Sebanyak 13,4 persen responden survei menyatakan tidak tahu atau rahasia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik tidak percaya dengan hasil survei tersebut. Menurutnya lembaga SMRC tidak netral karena berafiliasi.
"SMRC punya siapa kalian kan sudah tahu. Saya sih gini ya, SMRC itu, kan lembaga surveinya salah satu kandidat (Ahok-Djarot)," kata Taufik di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
Itu sebabnya, Taufik yang merupakan tim sukses Anies-Sandiaga, tidak mau serius-serius menanggapi hasil suvei tersebut.
Dia meyakini hasil survei berbeda dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan, kata dia, tren jumlah pendukung Anies-Sandi semakin hari semakin bertambah.
"Kita biasa saja itu. Saya yakin hasilnya jauh itu dari fakta lapangan. Kalau kita bilang sih bahwa suara publik pada Anies sandi makin tinggi," ujar Taufik.
Taufik menilai hasil survei tersebut tidak logis. Menurut dia, masyarakat muslim Jakarta sudah anti terhadap sosok Ahok.
"Itu, kan tidak logis, orang Ahok ditolak umat Islam masa surveinya Ahok menang. Logika sederhana saja itu lho," kata Taufik.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jessica Dianggap Menipu, Seperti Ini Selnya yang Nyaman di Polda
Ini Penjelasan Foto Jessica Selonjoran di Sofa yang Menghebohkan
BBM Satu Harga, Fadli Zon: Jangan-jangan Jokowi Cuma Pencitraan!
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu