Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei tentang elektabilitas tiga pasangan calon gubernur Jakarta periode 2017-2022 di Hotel Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016). Berdasarkan survei mereka, jika pemilihan gubernur dilakukan saat ini, sebanyak 44,4 persen warga Jakarta akan memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Sementara pemilih pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni hanya 22,3 persen. Sedangkan pemilih pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebanyak 19,9 persen. Sebanyak 13,4 persen responden survei menyatakan tidak tahu atau rahasia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik tidak percaya dengan hasil survei tersebut. Menurutnya lembaga SMRC tidak netral karena berafiliasi.
"SMRC punya siapa kalian kan sudah tahu. Saya sih gini ya, SMRC itu, kan lembaga surveinya salah satu kandidat (Ahok-Djarot)," kata Taufik di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
Itu sebabnya, Taufik yang merupakan tim sukses Anies-Sandiaga, tidak mau serius-serius menanggapi hasil suvei tersebut.
Dia meyakini hasil survei berbeda dengan fakta di lapangan. Fakta di lapangan, kata dia, tren jumlah pendukung Anies-Sandi semakin hari semakin bertambah.
"Kita biasa saja itu. Saya yakin hasilnya jauh itu dari fakta lapangan. Kalau kita bilang sih bahwa suara publik pada Anies sandi makin tinggi," ujar Taufik.
Taufik menilai hasil survei tersebut tidak logis. Menurut dia, masyarakat muslim Jakarta sudah anti terhadap sosok Ahok.
"Itu, kan tidak logis, orang Ahok ditolak umat Islam masa surveinya Ahok menang. Logika sederhana saja itu lho," kata Taufik.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Jessica Dianggap Menipu, Seperti Ini Selnya yang Nyaman di Polda
Ini Penjelasan Foto Jessica Selonjoran di Sofa yang Menghebohkan
BBM Satu Harga, Fadli Zon: Jangan-jangan Jokowi Cuma Pencitraan!
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden