Suara.com - Isu kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini sedang hangat-hangatnya. Tahun baru berarti upah baru seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup.
Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh menginginkan UMP DKI 2017 naik menjadi Rp3,8 juta dengan mengacu pada kebutuhan hidup layak di tujuh pasar tradisional. Tetapi, unsur pengusaha mengusulkan upah hanya Rp3,3 juta dengan acuan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Sejumlah pedagang kaki lima yang ditemui Suara.com, hari ini, ternyata ikut memperhatikan isu UMP yang sedang diperjuangkan para buruh.
Para PKL ikut prihatin, meskipun mereka tak terdampak UMP.
Mereka bersyukur selama ini tetap dapat mencari nafkah di Jakarta. Supriyadi (25), warga asal Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku sudah delapan tahun berjualan es kelapa di Mangga Dua.
Awalnya, dia tidak mau mengungkapkan penghasilannya karena tidak enak dengan nasib buruh yang sedang memperjuangkan UMP. Tetapi lama-lama dia terbuka.
"Kalau pendapatan yang paling gede itu biasanya Rp10 juta per bulan. Paling dikit itu Rp7 juta. Kalau untuk bulan puasa, pembelinya, kan meningkat paling dikit Rp15 juta, paling gede Rp40 juta," kata Supriyadi kepada Suara.com di depan ruko Ibis Mangga Dua.
Kemudian dia mengungkapkan pendapatan terbesar yang pernah dicapainya dalam setahun.
"Dalam satu tahun untung bersihnya paling kecil itu Rp100 juta kalau paling besar pek go atau 150 (Rp150 juta)," tuturnya
Tak heran dengan jumlah pendapatan Supriyadi. Soalnya, dia menjual harga es kelapa per gelas Rp5 ribu kali minimal 300 gelas. Dan setiap hari, dagangannya pasti habis.
Dengan penghasilan sebesar itu setiap bulan, Supriyadi mengaku tidak kesusahan.
"Untuk hidup sehari-hari alhamdulillah cukup," tuturnya.
Ketika ditanya berapa penghasilan ideal untuk warga yang tinggal di Jakarta, menurut dia, sekitar Rp15 juta.
"Paling aman hidup di Jakarta itu pendapatannya sekitar Rp15 jutaanlah, soalnya, Rp15 juta itu buat kebutuhan bayar listrik Rp1 juta, semacam air Rp1,5 juta, setelah itu baru buat dagangan, kayak lapak (tempat penjualan) es kelapa Rp150 ribu, terus bayar orang angkat sampah kelapa Rp250 ribu," katanya.
Banyak warga Jakarta yang memilih menjadi usah sendiri ketimbang menjadi karyawan perusahaan yang gajinya kecil.
Berita Terkait
-
DPRD Desak Gubernur Pramono Anung Segera Tetapkan UMP DKI 2026
-
Ribuan Buruh Geruduk Balai Kota, Desak UMP DKI 2026 Naik Jadi Rp6 Juta
-
Warga Susah Tidur Gegara Suara Musik, Satpol PP Angkut Belasan Speaker Milik PKL di Danau Sunter
-
PKL Bukan Sekadar Formalitas, Saatnya Mahasiswa Belajar dari Realitas
-
Pramono Tebar Janji Manis ke PKL, Bisa Gelar Lapak Tanpa Diusik Satpol PP
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum