Suara.com - Sejumlah organisasi massa Islam akan kembali turun ke jalan untuk mendesak polisi memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (4/11/2016).
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M. Iriawan sudah mengetahui rencana aksi massa.
"Info yang kita dapat tanggal 4 November akan ada unjuk rasa besar," kata Iriawan di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (26/10/2016).
Iriawan mengatakan Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pengamanan. Polisi juga berkoordinasi dengan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Laksmana untuk mem-back up.
"Saya dan Pak Pangdam (Mayjen Teddy Laksmana) akan formulasikan untuk eliminir kerusuhan, saya yakin Pak Pangdam juga akan bantu," kata dia.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga telah mengeluarkan surat perintah kepada jajaran untuk mengerahkan pasukan guna membantu Polri.
"Surat perintah dari Panglima TNI sudah keluar. Kita upayakan bantuan kendali operasi di beberapa titik," kata Iriawan.
Rencana aksi ormas Islam tersebut untuk menindaklanjuti aksi yang pertama yang digelar pada Jumat (14/10/2016). Ketika itu, mereka demo di depan gedung Bareskrim Polri dan Balai Kota Jakarta.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak akan mengganggu proses pilkada Jakarta. Ahok merupakan salah satu peserta pilkada. Dia berpasangan dengan pilkada Djarot Saiful Hidayat maju diusung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura.
"Proses pilkada nanti tetap berjalan, seperti biasa normal, tidak ada masalah," kata Boy di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2016).
Mengenai kapan Ahok akan diperiksa Bareskrim, Boy mengatakan belum dijadwalkan dalam waktu dekat.
Saat ini, kata Boy, penyidik masih akan meminta keterangan dari saksi, termasuk saksi ahli. Setelah mendapatkan keterangan dari saksi ahli, penyidik baru mempertimbangkan untuk memanggil Ahok atau tidak.
"Untuk itu nanti ya (pemanggilan Ahok), akan dijadwalkan. dengan catatan setelah pemeriksaan terhadap para saksi ahli dianggap cukup," kata Boy.
Para saksi ahli, di antaranya dari tokoh agama, dijadwalkan untuk dimintai keterangan pekan depan.
"Karena kan saksi ahli ini baru masuk dalam minggu-minggu mendatang ini," ujar Boy. (Welly Hidayat)
Berita Terkait
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
Terkini
-
Mahfud MD Yakin Ada Korupsi di Kasus Kuota Haji: Feeling Saya Mengatakan Pasti Ada
-
Disdik DKI Jakarta 'Puasakan' Siswa dari Gadget Saat Jam Pelajaran, Begini Mekanismenya
-
Tiket Whoosh Cuma Rp225 Ribu Lewat Promo 'January Best Deal', Cek Jadwalnya di Sini!
-
DBH Dipangkas, Anggaran Menyusut, Target Sekolah Gratis Jakarta Ikut Menciut
-
Kasus TPPO Jual Bayi Terungkap di Medan, Kemen PPPA Sebut Modus Sudah Dilakukan Sebelum Anak Lahir
-
Nasib Sudewo di Ujung Tanduk, Gerindra Gelar Rapat Kehormatan Tentukan Status
-
Menteri PKP Ara Konsultasi ke KPK, Targetkan Meikarta Jadi Lokasi Rusun Subsidi pada 2026
-
Jakarta Menuju Kota Inklusif, Gubernur Pramono Luncurkan 32 Bus Sekolah Baru Khusus Disabilitas
-
Dasco Hormati Proses Hukum KPK soal Bupati Pati, Ungkap Pesan Menohok Prabowo
-
Percepat Durasi, Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Inisiatif DPR