Suara.com - Sebagian warga Jakarta tidak setuju isu agama dibawa-bawa dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/11/2016) mendatang. Demo dilakukan untuk menuntut pemerintah memproses kasus Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, bernama Syamsudin (86), mengatakan pemakaian isu SARA bisa mengancam perpecahan sesama anak bangsa. Isu ini, katanya, tidak sesuai dengan nafas Islam yang memerintahkan umat untuk selalu rukun dengan sesama umat beragama.
"Dibilang setuju, nggak setuju, kalau saya hanya pedoman, Allah ini menyuruh rukun, rukun damai, tidak ada Allah memerintahkan kita tercerai berai," kata Syamsudin di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, kepada Suara.com, Senin (31/10/2016).
Menurut dia demonstrasi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah.
"Saya tidak menolak, itu urusan masing masing di akhirat nanti. Kalau saya terus terang Allah tidak memerintahkan itu, untuk mencaci orang, mengolok orang, kalau manusia ada salah selain diingatkan dimusyawarahkan dicari jalan yang terbaik itu masih ada," kata dia.
Senada dengan Syamsudin, Youngki Ariwibowo (30), warga Anyer, Menteng, Jakarta Pusat, setuju untuk selalu mengedepankan perdamaian.
Youngki mengatakan masyarakat harus melihat masalah terlebih dahulu sebelum ikut-ikutan demo agar tidak diadu domba.
"Saya minta sebagai umat islam harus melihat, jangan sampai diadu-adu, saya ingin umat Islam melihat suatu masalah. PBNU juga sudah menginstruksikan jangan berbuat kerusuhan saat unjuk rasa, jangan memperkeruh suasana," katanya.
Youngki menduga isu penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama sudah dipolitisir.
"Saya miris dengan perkataan (Ahok tentang surat Al Maidah) yang belum tentu benar dan belum pasti, itu kan dipolitisasi," kata dia.
Youngki tidak menolak demonstrasi karena itu hak setiap warga negara Indonesia. Tetapi untuk kasus Ahok, menurut dia, lebih baik dikembalikan ke proses hukum.
"Menolak tidak, tapi tetap harus dikontrol, tapi kan tidak seperti itu, nggak ujug-ujug kita langsung aksi meminta Ahok ini bertanggungjawab, kita serahkan ini kepada hukum," katanya.
Youngki mengajak masyarakat kembali ke Pancasila sebagai ideologi dasar negara ini.
"Kita bersaing sehat, dan tidak mencaci maki, karena umat islam di Indonesia ini dengan berbagai suku dan agama itu harusnya rukun dengan ideologi Pancasila itu," tutur dia
Hal senada juga diungkapkan Joshua Napitupulu (38). Menurut dia masyarakat Jakarta sudah cerdas dan tak akan terpengaruh isu SARA.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
Terkini
-
Terungkap Motif Teror Bom 10 SMA Depok, Pelaku Kecewa Lamaran Ditolak Calon Mertua
-
Heboh 'Dilantik' di Kemenhan, Terungkap Jabatan Asli Ayu Aulia: Ini Faktanya
-
PP Dinilai Sebagai Dukungan Strategis Atas Perpol 10/2025: Bukan Sekedar Fomalitas Administratif
-
Sikapi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Legislator DPR: Tekankan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan
-
Geng Motor Teror Warga Siskamling di Pulogadung: Siram Air Keras, Aspal Sampai Berasap
-
Sakit Hati Lamaran Ditolak, Mahasiswa IT Peneror Bom 10 Sekolah di Depok Pakai Nama Mantan Diciduk
-
UMP 2026 Dinilai Tak Layak, Pemprov DKI Susun Strategi Redam Gejolak Buruh
-
KPK Hentikan Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 T Konawe Utara, Padahal Sudah Ada Tersangka
-
Ketika Guru Ikut Menertawakan Disabilitas: Apa yang Salah dalam Pendidikan Kita?
-
Diprotes Buruh, Pemprov DKI Pertahankan UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta