Suara.com - Hari ini, Selasa (1/11/2016), relawan calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan organisasi Sekretariat Bersama Rakyat melaporkan lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menemukan kejanggalan dalam data survei yang diselenggarakan pada 19-24 Oktober 2016.
"Iya kami laporkan tiga orang dari lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, Usep Suhud dan Sri Aryani karena menyebarkan informasi yang sesat," kata Ketua Umum Sekretariat Bersama Rakyat Miximil Mina Munir usai membuat laporan.
Sebelumnya, relawan Ahok dan Sekber telah melaporkan lembaga tersebut ke KPUD Jakarta.
Menurut Mixili laporan tersebut sebelum diproses polisi terlebih dahulu dikonsultasikan ke Badan Pengawas Pemilu.
"Laporan sudah masuk, Bareskrim sendiri berkoordinasi dulu dengan Bawaslu, bagusnya lembaga survei ini diproses dimana? Apakah di Bawaslu karena menyangkut soal masyarakat atau ke kepolisian," ujar Mixil.
Menurut Mixil lembaga survei tersebut melakukan survei secara tidak jujur.
"Ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja, tanpa ada teguran serta pertangungjawaban pada publik. Ini menyesatkan pendapat masyarakat, jadikan rakyat sebagai obyek yang bisa direkayasa persepsinya," kata Mixil.
Salah satu hasil survei yang dirilis lembaga tersebut di Kedai Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016), menyebutkan tingkat keterpilihan Ahok-Djarot Saiful Hidayat menurun menjadi 27,5 persen dari sebelumnya 39 persen. Sedangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 23,9 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvina Murni mencapai 21 persen.
Hasil survei juga menyebutkan sebagian masyarakat menganggap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla cenderung memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pak Johan Budi sebagai juru bicara Presiden karena 52 persen responden menilai Jokowi masih memihak," kata pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio di Kedai Dua Nyonya.
Menurut survei yang dilakukan, hanya 27,80 persen responden yang menyatakan Jokowi netral, sementara 20,20 persen responden lagi mengaku tidak tahu.
Sementara itu, responden yang menyatakan Jusuf Kalla memihak salah satu pasangan kandidat sebanyak 41,4 persen, hanya 33,1 persen menganggap dia netral, dan 25, 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Hendri mengaku tidak melakukan survei dengan pertanyaan Jokowi dan Jusuf Kala memihak siapa.
"Tentu saja kita skip, karena ini kita ngomongin (pilkada) Jakarta," kata dia.
Survei dilakukan pada tanggal 19 hingga 24 Oktober 2016 dengan menyaring sebanyak 694 responden dari 78 Kelurahan di enam wilayah di Jakarta.
Berita Terkait
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Ini Sikap Ideologis, Bukan Sekadar Politik Praktis
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!