Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku belum mendengar keluhan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa dituduh sebagai aktor di balik rencana demonstrasi ormas Islam di Jakarta pada Jumat (4/11/2016) nanti.
"Saya nggak dengar, saya rapat di sini (Istana), belum lihat TV," kata Wiranto usai sidang paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Keluhan Yudhoyono disampaikan dalam jumpa pers yang diselenggarakan di rumahnya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi tadi.
Ketika ditanya mengenai apa respon pemerintah terhadap keluhan Yudhoyono tersebut, Wiranto enggan menanggapi. Menurut dia Yudhoyono memiliki hak untuk berpendapat.
"Nggak perlu saya elaborasi, itu kan pernyataan Pak SBY dan saya tak perlu menilai. Karena beliau mantan pejabat, beliau tahu apa yang diucapkan. Itu kan pernyataan pribadi beliau. Bagaimana tanggapan publik yang mendengar silakan saja," ujar dia.
Mengenai tuntutan ormas Islam agar kasus Gubernur Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap diproses secara hukum, Wiranto menyatakan bahwa kepolisian sedang menangani.
"Saya tetap menyatakan bahwa urusan tanggal 4 November itu kan sebenarnya sudah selesai. Ada tuntutan supaya Ahok diperiksa, diproses, dan sudah dijawab oleh Presiden. Kapolri juga sudah mengatakan proses kasus itu terus dilanjutkan," tutur dia.
"Jadi apa sekarang? Mau demonstrasi silakan, itu hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat di muka umum. Tapi ada aturannya, saya selaku menkopolhukam yang membidangi masalah hukum, saya sampaikan bahwa ada aturan main, ada hukum, ada UU yang mengatur masalah demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum," Wiranto menambahkan.
Aturannya, di antaranya massa tidak boleh mendatangi rumah-rumah kediaman, jam 18.00 WIB harus bubar.
"Nah sekarang rakyat melihat, yang lapor siapa, kekuatannya berapa. Tapi yang pasti adalah masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa? Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kebebasan masyarakat, mengganggu orang kerja, orang cari makan, berarti yang rugi kan masyarakat. Kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat juga. Kami aparat keamanan hanya berjaga-jaga jangan sampai kalau ada demonstrasi itu menjurus kepada satu aksi-aksi yang negatif," katanya.
Berita Terkait
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
-
Melengos Tak Disalami, Heboh SBY Cueki Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Publik Curigai Gegara Ini!
-
SBY Minta Masyarakat Sadar, Indonesia Bukan Negeri Kaya Minyak!
-
Singgung Situasi Global, SBY: Uang Lebih Banyak Digunakan untuk Kekuatan Militer, Bukan Lingkungan
-
Gibran Sambangi SBY di Cikeas, AHY: Sampaikan Selamat Ulang Tahun ke-76
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR