Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kementerian Pertahanan [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Kementerian Pertahanan menyelenggarakan silaturahmi dengan para ulama dan tokoh agama di kantor kementerian, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).
Dalam sambutan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi menyinggung kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Hari ini kita juga di hadapan pada masalah yang sesungguhnya tidak terlalu besar, tapi bisa mengubah, masalah yang lokal di Jakarta, jadi masalah Indonesia. Bahkan kalau kita nggak hati-bisa bisa jadi masalah dunia. Bukan kita yang mimpin dunia, tapi dunia masuk mengacak-acak," kata Hasyim.
Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menambahkan untuk mengatasi permasalahan bangsa saat ini diperlukan tindakan proporsional.
Selain itu, kata Hasyim, untuk menangani masalah juga harus dengan sikap yang mengayomi semua pihak.
"Saya sering sampaikan pertimbangan pada Presiden agar penanganan masalah krusial belakangan ini jangan lebih dulu menggunakan kekuasaan untuk berpihak. Yang harus ditempati adalah pengayoman untuk semua kemudian dikembalikan ke proporsi ketentuan hukum semestinya. Karena kalau negara berpihak posisi penyelenggara negara akan berpihak," katanya.
Dalam kasus Ahok, Hasyim mengimbau kepada semua kalangan muslim yang menginginkan tuntas, untuk tetap fokus mendorong penegakan hukum saja, bukan ke hal-hal yang lain.
"Saya mohon seluruh ulama masyarakat muslimin kalau emang masalah yang diinginkan keadilan dan hukum fokus ke itu saja, jangan kemana-mana. Umat memiliki hak untuk minta kepastian hukum pada negara karena negara berkewajiban untuk melaksanakan hak keadilan hukum karena masyarakat termasuk kaum muslim. Apabila proporsi ini bisa ditempati masing-masing, ya Insya Allah bisa diselesaikan," kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Anggota DPR Kecewa Menhub Absen Rapat Kecelakaan Maut: Yang Punya Gawe Kok Nggak Hadir?
-
Sita 2,3 Juta Hektare Lahan dan Rp10,2 Triliun, Jaksa Agung: Ini Bukan Sekadar Seremonial!
-
Bidan Tak Boleh Terima Titipan Bayi Jangka Waktu Lama, Pemkab Sleman Bakal Perketat Pengawasan
-
Jaksa Ungkap Surat Tuntutan Nadiem Makarim Setebal 1.597 Halaman
-
Diselipkan Dalam Gulungan Karpet, Polisi Bongkar Penyelundupan 760 Botol Merkuri ke Filipina
-
Netizen Tagih Maaf Personal Juri LCC Kalbar, Pimpinan MPR: Institusi Sudah Mewakili
-
Polisi Menduga Merkuri yang Diselundupkan ke Filipina Berasal dari Tambang Gunung Botak
-
Jejak Panjang Rumah Pahlawan Nasional Sardjito yang Kini Bakal Dijual
-
MPR Pastikan Lomba Ulang LCC Kalbar Gunakan Juri Independen dari Akademisi
-
Singgung Kasus Tom Lembong hingga Nadiem, Mahfud Ungkap Bahaya Intervensi Politik di Hukum RI