Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memuji demonstrasi umat Islam yang berjalan damai sejak siang hingga sore hari pada 4 November 2016. Ryamizard mengatakan peristiwa itu menunjukkan kualitas demokrasi bangsa ini.
"Sejuta umat lebih aksi yang melakukan aksi yang berlangsung aman dan tertib. Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah damai rahmatan lil alamin. Membuktikan mampu berjalan bersama-sama dalam demokrasi. Menunjukkan inilah Islam kita, semoga jadi contoh untuk negara lain terutama di middle east," ujar Ryamizard dalam sambutan di acara silaturahim bela negara bersama sejumlah ulama di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Kerusuhan pada hari itu baru terjadi pada malam hari atau setelah batas waktu demonstrasi selesai jam 18.00 WIB. Ryamizard mengatakan kerusuhan yang mengakibatkan jatuh korban luka dan menimbulkan kerusakan aset tersebut harus diselidiki polisi.
"Ini luar biasa satu juta lebih tertib. Walaupun sedikit (anarkistis), tapi yang lain bagus (tertib).Ada insiden sedikit, perlu diselidiki kenapa ini. Karena saya lihat pemimpin-pemimpin (ormas) selalu memberikan petunjuk baris yang rapi segala macam," kata Ryamizard.
"Nggak ada mosi nggak suka Kristen atau Cina. Itu luar biasa. Ini patut kita apresiasi dan kita bangga. Harusnya gitu umat Islam membawa kesejahteraan di bumi ini," Ryamizard menambahkan.
Terkait kasus dugaan penistaan agama yang menjadi isu yang diangkat dalam demonstrasi itu, Ryamizard mengajak semua umat untuk menunggu proses hukum yang tengah berlangsung di Bareskrim Polri.
"Mari kita melaksanakan hukum-hukum dan peraturan UU Republik Indonesia. Kita harus jaga keutuhan NKRI. Meski sekarang lagi ada masalah yang didemo, kan dan lagi diproses oleh pemerintah, sekali lagi mari kita tunggu proses hukum yang lagi berjalan dengan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Mari kita sama sama hormati institusi negara yang terus berkomitmen untuk dapat menegakkan hukum," kata dia.
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik