Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah adanya isu yang menyebutkan saat ini pemerintah dan TNI sedang diadu domba untuk memusuhi Presiden Joko Widodo. Ryamizard menegaskan jika ada pihak-pihak yang memusuhi Kepala Negara, Ryamizard siap melindungi.
"Panglima TNI itu panglima tertinggi, masa memusuhi Presiden. Itu nggak betul, itu pengkhianatan itu, kalau ada yang memusuhi Presiden, saya bamper-nya," ujar Ryamizard usai Silaturahim Bela Negara dengan para ulama di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Ryamizard menegaskan siapapun tidak boleh memusuhi Presiden. Presiden seharusnya dijadikan sosok yang dihormati dan simbol pemersatu bagi semua pihak.
Ryamizard dulu juga pernah mengungkapkan hal tersebut kepada Presiden Abdurrachman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Nggak boleh, Presiden harus kita hormati, kalau Presiden tidak dihormati siapa lagi yang menghormati Presiden? Saya dulu sudah bicara dengan Gus Dur, Megawati juga dulu," tutur Ryamizard.
"Saya, kalau masalah Presiden tidak boleh diganggu atau terancam keselamatannya itu yang harus dipegang, tapi masalah politik, masalah hukum, tentunya semua tidak bisa menghadapinya termasuk saya," Ryamizard menambahkan.
Isu ada upaya mengadudomba pemerintah dan TNI muncul setelah gerakan 4 November.
Dalam beberapa hari terakhir, Presiden mengunjungi organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, Presiden juga mengundang tokoh-tokoh agama ke Istana untuk berdialog tentang perdamaian bangsa. Kepala Negara juga mengunjungi Mabes TNI, Markas Korps Kopassus, Markas Korps Brimob Polri, dan Markas Korps Marinir.
BERITA MENAIK LAINNYA:
Ahok: Buat Apa Masuk ke Markas FPI, Satu Lawan 100
Kisah Cinta Antasari, Taklukkan Putri Pimpinan TNI Galak
Para Kyai dan Ulama Keluarkan Semua Uneg-uneg soal Ahok ke Jokowi
Jika Ahok Tersangka, Siapa Paling Diuntungkan? Ini Kata LSI
Ini yang Dilakukan Antasari Jika Diminta Gabung KPK Lagi
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat