Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengisyaratkan tidak setuju Ketua Umum Golkar Setya Novanto kembali menjabat sebagai ketua DPR untuk menggantikan Ade Komarudin. Dia meminta Novanto fokus menjadi ketua umum Partai Golkar agar kepercayaan publik semakin meningkat.
"Kami sepakat bahwa seseorang yang memegang jabatan (ketua Golkar) sebaiknya fokus dalam melaksanakan tugasnya. Karena kami ingin partai ini ke depan semakin baik, dapat dukungan dari publik," kata Akbar usai rapat dengan dewan pembina Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).
Akbar berharap perolehan suara Partai Golkar di pemilu 2019 meningkat dibandingkan yang diraih pada pemilu 2014.
"Oleh karena itu kami sepakat sebaiknya (Novanto) fokus," ujar dia.
Akbar menambahkan jabatan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar sama-sama penting dan strategis.
"Dua posisi itu penting dan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Dari perspektif partai jelas, ketua partai itu penting, dalam perspektif kenegaraan ketua DPR itu juga penting, tinggal sekarang kan harus ada pilihan. Memang seorang pemimpin itu pada saat-saat tertentu seringkali dihadapkan dengan satu pilihan," tutur dia.
"Dan pilihan itu tentu ada parameternya, ada tolak ukurnya. Kalau pilihan itu dalam kaitan posisi partai, maka tentu prioritasnya atau fokusnya pada tugas-tugas partai. Tapi kalau pilihannya itu dalam kaitan dengan soal-soal kenegaraan, ya mungkin fokusnya lebih ada pada kenegaraan, dalam hal ini adalah lembaga DPR," Akbar menambahkan.
Akbar mengungkapkan hari ini dia mendengarkan aspirasi dari pengurus Partai Golkar Jawa Barat yang menginginkan kepentingan partai berlambang pohon beringin harus diprioritaskan.
"Tapi aspirasi yang kami serap, khususnya saya pagi ini pun masih mendengar suara dari Jawa Barat, mereka mengharap soal-soal partainya harus diprioritaskan. Saya mengapresiasi juga langkah-langkah Setnov dalam beberapa bulan terakhir. Saya juga mendengar dari Setnov sendiri tanda-tanda stabilitas partai menaik. Kalau begitu saya ambil kesimpulan sudah betul langkah-langkah Setnov memfokuskan tugas-tugasnya pada partai," kata dia.
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu