Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menduga banyak faktor yang membuat Presiden Joko Widodo tidak bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di panasnya konstelasi politik, terutama setelah demonstrasi 4 November. Antara lain faktor sejarah politik partai.
"Kalau dari sejarah Demokrat, SBY dan Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan), dari dulu kan tidak pernah bisa ketemu. Secara politik beda. Pasti Jokowi jaga soal itu. Makanya yang ketemu SBY itu cuma Pak Jusuf Kalla (jelang 4 November), itu pun SBY yang datang ke Istana (Wapres)," kata Sri kepada Suara.com, Minggu (27/11/2016).
PDI Perjuangan merupakan partai yang membesarkan Jokowi di kancah perpolitikan nasional.
Kemudian dari pilihan politik Partai Demokrat. Sri mengatakan Demokrat memposisikan diri sebagai penyeimbang.
"Di sisi lain, bisa jadi Demokrat ini kan secara koalisi juga ada dimana? Mereka kan sejak awal tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Tidak dukung Prabowo (Gerindra) dan Jokowi sehingga buat Jokowi pas dia bernego dengan Prabowo. Prabowo kan pemimpin gerbong oposisi," kata Sri.
Kemudian Jokowi berkomunikasi dengan PAN dan PPP karena mereka merupakan organisasi yang basis massanya riil.
"Harus dirawat. karena satu, mereka punya basis Islam, apalagi sekarang kan isunya penistaan agama (yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama). PPP, PAN juga kan baru gabung koalisi dengan Jokowi sehingga perlu komunikasi dengan dua partai ini. Saya pikir ini taktis saja," kata dia.
Sementara dengan Yudhoyono, untuk sekarang ini belum ada satu kepentingan yang dapat menyatukan.
"Kalau dengan SBY, apa yang harus disampaikan. Mungkin juga perimbangan dari Mega, Jokowi mungkin jaga itu. Artinya dengan ketemu Gerindra, PAN, PPP, itu yang lebih clear. Itu kan kekuatan yang lebih nyata daripada Demokrat, kan tidak riil," kata dia.
Kendati demikian, menurut Sri, bukan berarti Jokowi dan Yudhoyono tidak bisa bertemu.
"Bisa saja. Kalau ada benefitnya. Ada kondisi yang memaksa, lalu kepentingan bisa diraih keduanya. Kalau sekarang belum kelihatan. Buat Jokowi belum ada sebagai Presiden. Bagi SBY mungkin ada," kata dia.
Berita Terkait
-
Soroti Era SBY dan Jokowi, Purbaya Sebut Mesin Ekonomi Indonesia Pincang Selama 20 Tahun
-
Bahlil Bongkar Perintah Jokowi 4 Hari Setelah Dilantik: Larang Ekspor Bijih Nikel Tanpa Rapat
-
Jokowi Dinobatkan sebagai Sesepuh oleh 9 Raja Timor
-
Tak Hanya Politis, Ini Alasan di Balik Kunjungan Jokowi ke Bumi NTT
-
Jokowi Kunjungi NTT Besok, PSI Singgung Soal Legacy Indonesia Sentris
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Filosofi Baru Oscar Bruzon Mulai Menggila, Pemain Bhayangkara FC Dipaksa Beradaptasi
-
Polda DIY Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pembubaran Ibadah Gereja di Bantul
-
Puji Target Defisit Turun di RAPBN 2027, Habib Idrus Tetap Minta Keberpihakan pada Usaha Kecil
-
Ingin Setia: Debut Aziz Padurasta yang Meleburkan Reggae, Rock, dan Punk
-
Tren Botox Meningkat, Ini Pentingnya Memastikan Perawatan Dilakukan Sesuai Standar Medis
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Judi Online Kamboja Pakai Pulsa Buat Transaksi Rp890 M, 8 Markasnya Digerebek Bareskrim
-
Dasco Bicara Soal Rencana Dwikewarganegaraan Terbatas, Fasilitasi Diaspora Potensial
-
1.584 Personel Pasukan Gabungan Gelar Apel Kebangsaan di Bogor, Ada Apa?
-
Luruskan Pidato Prabowo, Mendikdasmen Jelaskan Soal Bahasa Asing Wajib Sejak SD