Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menduga banyak faktor yang membuat Presiden Joko Widodo tidak bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di panasnya konstelasi politik, terutama setelah demonstrasi 4 November. Antara lain faktor sejarah politik partai.
"Kalau dari sejarah Demokrat, SBY dan Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan), dari dulu kan tidak pernah bisa ketemu. Secara politik beda. Pasti Jokowi jaga soal itu. Makanya yang ketemu SBY itu cuma Pak Jusuf Kalla (jelang 4 November), itu pun SBY yang datang ke Istana (Wapres)," kata Sri kepada Suara.com, Minggu (27/11/2016).
PDI Perjuangan merupakan partai yang membesarkan Jokowi di kancah perpolitikan nasional.
Kemudian dari pilihan politik Partai Demokrat. Sri mengatakan Demokrat memposisikan diri sebagai penyeimbang.
"Di sisi lain, bisa jadi Demokrat ini kan secara koalisi juga ada dimana? Mereka kan sejak awal tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Tidak dukung Prabowo (Gerindra) dan Jokowi sehingga buat Jokowi pas dia bernego dengan Prabowo. Prabowo kan pemimpin gerbong oposisi," kata Sri.
Kemudian Jokowi berkomunikasi dengan PAN dan PPP karena mereka merupakan organisasi yang basis massanya riil.
"Harus dirawat. karena satu, mereka punya basis Islam, apalagi sekarang kan isunya penistaan agama (yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama). PPP, PAN juga kan baru gabung koalisi dengan Jokowi sehingga perlu komunikasi dengan dua partai ini. Saya pikir ini taktis saja," kata dia.
Sementara dengan Yudhoyono, untuk sekarang ini belum ada satu kepentingan yang dapat menyatukan.
"Kalau dengan SBY, apa yang harus disampaikan. Mungkin juga perimbangan dari Mega, Jokowi mungkin jaga itu. Artinya dengan ketemu Gerindra, PAN, PPP, itu yang lebih clear. Itu kan kekuatan yang lebih nyata daripada Demokrat, kan tidak riil," kata dia.
Kendati demikian, menurut Sri, bukan berarti Jokowi dan Yudhoyono tidak bisa bertemu.
"Bisa saja. Kalau ada benefitnya. Ada kondisi yang memaksa, lalu kepentingan bisa diraih keduanya. Kalau sekarang belum kelihatan. Buat Jokowi belum ada sebagai Presiden. Bagi SBY mungkin ada," kata dia.
Berita Terkait
-
Momen SBY, Anies Baswedan dan AHY Ngobrol Santai Saat Halalbihalal di Cikeas
-
Jawaban Hanung Bramantyo soal Kemungkinan Garap Film tentang Ani Yudhoyono
-
Silaturahmi Lebaran di Istana, Prabowo Sambut Hangat Kunjungan SBY dan Keluarga
-
Beda Kelas dengan Eggi Sudjana, Zulkifli Sebut Manuver Rismon Murni Skenario Tingkat Tinggi
-
Refly Harun Soroti Permohonan RJ Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: Kehendak Bebas atau Ada Tekanan?
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Siapa Juwono Sudarsono? Profil Menhan Sipil Pertama dan Tokoh Reformis TNI
-
Pengembang Game: Proteksi Belum Cukup, Anak Harus Diawasi 24 Jam
-
Perang Klaim AS-Iran: Teheran Tepis Kabar Damai yang Digagas Trump
-
Kabar Duka, Eks Menhan Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di RSPI
-
Waspada Child Grooming, Pengamat Sebut PP Tunas Jadi Senjata Baru Lindungi Anak di Dunia Digital
-
PP Tunas Berlaku, Menag Tekankan Fondasi Agama dan Etika untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
-
Krisis Selat Hormuz Memanas, Negara Teluk Siapkan Jalur Alternatif
-
Siap-Siap! Besok Puncak Arus Balik Kedua di Kampung Rambutan, 6 Ribu Orang Bakal Tiba di Jakarta
-
Fenomena Pendatang Baru: DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Bom Waktu Sosial
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi