Suara.com - Pagi tadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Tito diundang dalam acara yang dibalut silaturahmi dan sarapan pagi.
Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu juga dihadiri para pengurus ranting PBNU seluruh Jakarta.
Ketika memberikan sambutan, Tito menegaskan tidak pernah menuduh organisasi massa yang mendukung demonstrasi 2 Desember sebagai kelompok yang akan makar. Organisasi yang akan demonstrasi menamakan diri sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, meski belakangan MUI tidak setuju nama lembaganya dipakai.
“Saya tidak pernah sekali pun menuduh teman-teman yang melakukan aksi bela Islam ini adalah kelompok makar. Saya sudah komunikasikan dengan mereka. Tetapi ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan isu ini karena ada pengumpulan massa. Mereka mendompleng dengan membawa isu lain, di antaranya menggulingkan Presiden dengan cara menduduki DPR,” kata Tito.
Isu yang diusung dalam demonstrasi yang akan diselenggarakan pada 2 Desember yaitu penegakan hukum terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Isu tersebut tetap diangkat, padahal polisi sudah memproses kasus tersebut. Demonstrasi awal Desember nanti merupakan lanjutan dari aksi 4 November.
Pada demonstrasi 4 November, Tito meyakini semangatnya untuk mendorong polisi menegakkan hukum. Namun, dia menyayangkan ada kelompok yang menungganginya untuk kepentingan di luar kasus Ahok.
"Saya sangat yakin aksi bela Islam yang 4 November, saya sudah komunikasi banyak dengan habib dengan semua komponen, saya dialog dan saya tangkap semua nuansanya kasus Ahok minta proses hukum, tapi ada kelompok-kelompok lain yang ingin menggunakan isu ini," katanya.
Tito menginginkan jangan sampai demonstrasi 2 Desember nanti dipakai sebagai alat untuk melancarkan kepentingan kelompok tertentu yang ingin merusak keutuhan bangsa ini.
"Kami tidak mampu. Semua unsur harus bersatu padu dan jangan sampai kita digerogoti. NU jaringannya sangat besar. Kalau dipadukan dengan Polri, ini sangat luar biasa dan NKRI bisa kita selamatkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun