Suara.com - Pagi tadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Tito diundang dalam acara yang dibalut silaturahmi dan sarapan pagi.
Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu juga dihadiri para pengurus ranting PBNU seluruh Jakarta.
Ketika memberikan sambutan, Tito menegaskan tidak pernah menuduh organisasi massa yang mendukung demonstrasi 2 Desember sebagai kelompok yang akan makar. Organisasi yang akan demonstrasi menamakan diri sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, meski belakangan MUI tidak setuju nama lembaganya dipakai.
“Saya tidak pernah sekali pun menuduh teman-teman yang melakukan aksi bela Islam ini adalah kelompok makar. Saya sudah komunikasikan dengan mereka. Tetapi ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan isu ini karena ada pengumpulan massa. Mereka mendompleng dengan membawa isu lain, di antaranya menggulingkan Presiden dengan cara menduduki DPR,” kata Tito.
Isu yang diusung dalam demonstrasi yang akan diselenggarakan pada 2 Desember yaitu penegakan hukum terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Isu tersebut tetap diangkat, padahal polisi sudah memproses kasus tersebut. Demonstrasi awal Desember nanti merupakan lanjutan dari aksi 4 November.
Pada demonstrasi 4 November, Tito meyakini semangatnya untuk mendorong polisi menegakkan hukum. Namun, dia menyayangkan ada kelompok yang menungganginya untuk kepentingan di luar kasus Ahok.
"Saya sangat yakin aksi bela Islam yang 4 November, saya sudah komunikasi banyak dengan habib dengan semua komponen, saya dialog dan saya tangkap semua nuansanya kasus Ahok minta proses hukum, tapi ada kelompok-kelompok lain yang ingin menggunakan isu ini," katanya.
Tito menginginkan jangan sampai demonstrasi 2 Desember nanti dipakai sebagai alat untuk melancarkan kepentingan kelompok tertentu yang ingin merusak keutuhan bangsa ini.
"Kami tidak mampu. Semua unsur harus bersatu padu dan jangan sampai kita digerogoti. NU jaringannya sangat besar. Kalau dipadukan dengan Polri, ini sangat luar biasa dan NKRI bisa kita selamatkan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Usai Diserang Isu SARA, RK Janji Bikin Program ke Vatikan dan Yerusalem, Apa Alasannya?
-
AMIN Teken 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Tak Laku, Lebih Khawatir Politik Dinasti
-
Ganjar Pranowo ke Pendukungnya: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
-
Bukan Pesta Demokrasi: Penyakit-penyakit Musim Pemilu yang Akan Menjangkit
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
BGN Paparkan Mekanisme Pelaksanaan MBG Selama Ramadan
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo