Refly Harun (kiri) memaparkan pandangan RUU Pilkada di Jakarta, Minggu (21/9).[Antara/Puspa Perwitasari]
Pakar hukum tata negara Refly Harun tidak menemukan indikasi Presiden Joko Widodo ingin menjatuhkan lawan politik melalui penangkapan 11 tokoh dan pelacakan aliran dana yang diduga untuk mendanai rencana makar dengan menunggangi aksi damai 2 Desember.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin