Refly Harun (kiri) memaparkan pandangan RUU Pilkada di Jakarta, Minggu (21/9).[Antara/Puspa Perwitasari]
Pakar hukum tata negara Refly Harun tidak menemukan indikasi Presiden Joko Widodo ingin menjatuhkan lawan politik melalui penangkapan 11 tokoh dan pelacakan aliran dana yang diduga untuk mendanai rencana makar dengan menunggangi aksi damai 2 Desember.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
Tegaskan IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu, Menkeu: Jangan Denger Prediksi Orang Luar, Sering Salah Kok
-
Setara Institute Sebut Upaya Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Sengaja Dilakukan Pemerintah
-
20 Siswa SDN Meruya Selatan 01 Diduga Keracunan MBG di Hari ke-3, Puding Coklat Bau Gosong
-
Luncurkan Dana Abadi ITS, BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital
-
Dosen di Jambi Dibunuh Polisi: Pelaku Ditangkap, Bukti Kekerasan dan Dugaan Pemerkosaan Menguat
-
Nasib Charles Sitorus Terpidana Kasus Gula Tom Lembong usai Vonisnya Diperkuat di Tingkat Banding
-
Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
-
Pemulihan Cikande: 558 Ton Material Radioaktif Berhasil Diangkut Satgas Cesium-137
-
Waspada Banjir Rob, BPBD DKI Peringatkan 11 Kelurahan di Pesisir Utara
-
Bank Mandiri Siap Salurkan Rp3,22 Triliun BLTS Kesra 2025 lewat Jaringan Cabang & Mandiri Agen