Refly Harun (kiri) memaparkan pandangan RUU Pilkada di Jakarta, Minggu (21/9).[Antara/Puspa Perwitasari]
Pakar hukum tata negara Refly Harun tidak menemukan indikasi Presiden Joko Widodo ingin menjatuhkan lawan politik melalui penangkapan 11 tokoh dan pelacakan aliran dana yang diduga untuk mendanai rencana makar dengan menunggangi aksi damai 2 Desember.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi