Refly Harun (kiri) memaparkan pandangan RUU Pilkada di Jakarta, Minggu (21/9).[Antara/Puspa Perwitasari]
Pakar hukum tata negara Refly Harun tidak menemukan indikasi Presiden Joko Widodo ingin menjatuhkan lawan politik melalui penangkapan 11 tokoh dan pelacakan aliran dana yang diduga untuk mendanai rencana makar dengan menunggangi aksi damai 2 Desember.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
"Nggak sampai sejauh itu, saya tidak melihat ada desain (Jokowi) untuk menjatuhkan lawan politik. Indonesia normal saja, apalagi konsolidasi kekuatan politik sudah di tangan," ujar Refly di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Refly penangkapan 11 tokoh menjelang aksi di tugu Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016), bertujuan untuk mengamankan aksi agar tetap berlangsung damai.
"Penangkapan ini untuk satu yaitu untuk mengamankan aksi 212. Nah 212 itu kan tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penunggangan, tidak akan ada pembelokan masa tidak akan ada chaos, "katanya.
Aksi damai di Monas juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri.
"Karena tidak ada jaminan presiden dan wapres itu terlindungi. Orang yang masuk sana tidak ada pakai metal detector kan masa cair begitu saja. Kalau seandainya ada yang melepaskan tembakan saja atau melempar batu saja bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Karena itu menurut saya aksi 212 yang damai sejuk seperti ini kita patut apresiasi salah satunya pada penegak hukum kepolisian dalam hal ini," kata Refly.
Mengenai benar tidaknya ada yang ingin makar dengan menunggangi aksi 212, kata Refly, nanti akan dibuktikan di pengadilan.
"Nah nanti wasitnya adalah di pengadilan bagi praperadilan maupun di pengadilan sesungguhnya sepanjang kedua itu berlangsung secara fair adil dan transparan," tutur Refly.
Menurut Refly penangkapan terhadap 11 tokoh hari itu merupakan tindakan preventif.
"Iya bisa memaklumi sebagai sebuah proses pencegahan. Sebuah tindakan preventif agar kemudian massa 212 itu tidak dibelokkan," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
-
Rocky Gerung Ungkap Alasan Jokowi Tak Mempan Disembuhkan Dokter Kepresidenan
-
Gibran Rakabuming Raka Digugat Rp125 Triliun, Apakah Kekayaan Sang Wakil Presiden Cukup?
-
PSI Bongkar Upaya Adu Domba Jokowi-Prabowo: Dalang di Balik Kerusuhan Terungkap?
-
UGM Siapkan Strategi Baru? Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Pernyataan Rektor Soal Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota