Suara.com - Ratusan penyandang psikotik atau gangguan jiwa merayakan bebas dari pasung di lingkungan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 milik Dinas Sosial DKI Jakarta, Kamis (22/12/2016).
"Terhitung ini sudah tahun ke-6 para warga binaan yang ada di panti ini telah bebas dari pasung," kata Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Sarima di Jakarta.
Pasung yang dimaksud sebelumnya berupa kurungan di dalam ruangan dan pihaknya menganggap itu bagian dari pemasungan dalam arti luas.
Ia mengatakan akibat terkurung dalam ruangan, seolah-olah para psikotik tidak memiliki kebebasan dan hanya untuk berkeliaran di sekitar panti.
"Mulai dari situ, kami bebaskan para warga binaan dan pada hari ini kami rayakan hari kebebasan itu. Ini sebagai upaya kita untuk memanusiakan manusia," tutur Sarima.
Tindakan pemasungan dalam arti luas maupun dalam arti sempit seperti mengikat kepala dan tangan merupakan tindakan tidak manusiawi, kata dia dan DKI sudah berupaya menghilangkan kebiasaan buruk itu.
Dinas Sosial berupaya mencegah terjadinya pemasungan di sekitar warga, bahkan di setiap wilayah kota ada Unit Informasi Layanan Sosial sebagai pusat informasi bagi keluarga penderita gangguan jiwa.
Di setiap wilayah DKI diinformasikan agar tidak malu atau menyembunyikan saudara yang mengalami gangguan jiwa dan mereka bisa berkonsultasi di UILS yang tersebar pada lima wilayah Kota DKI Jakarta.
Hal ini melihat cukup tingginya persentase penderita gangguan jiwa di DKI Jakarta, karena faktor tingginya tuntutan hidup dan kondisi sosial ekonomi di DKI menjadikan warga rentan mengalami depresi.
"Di DKI ada tiga ribu lebih penderita gangguan jiwa. Delapan ratus lebih masuk dalam klaster gangguan jiwa berat. Selebihnya masuk dalam klaster sedang dan ringan. Mereka akan terus bertambah jika tidak ada upaya dari kita semua," kata Sarima. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO