Suara.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah Din Syamsudin menilai Indonesia sedang mengalami persoalan yang cukup serius, khususnya terkait persatuan bangsa. Itu tantangan berat untuk Indonesia.
"Kebangsaan Indonesia dan juga bangsa Indonesia, saat ini sedang menghadapi tantangan berat, besar, kompleks dan complicated," kata Din di Aula Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Menurut dia, saat ini ada masalah dari kemajemukan yang belum selesai. Dan disusul dengan ancaman pemajemukan.
"Jadi ada masalah pluralitas tapi ada juga tantangan pluralisasi," ujar Din.
Hal ini, lanjut Din, adalah bagian yang tak terelakkan sebagai konsekuensi logis dari globalisasi. Pemajemukan dan pluralisasi melanda dunia sehingga menimbulkan individualisme negara.
"Sehingga pecah federasi, konfederasi seperti Uni Soviet dan Yugoslavia dan Eropa juga mendapat ancaman yang serupa," tutur Din.
"Asian relatif stabil. Sementara Indonesia sudah menyandang masalah pluralitas, kemajemukan, karena semen perekat kebangsaan kita bisa menjadi nation state," Din menambahkan.
Menurut dia, status negara bangsa Indonesia belum menjadi sesuatu yang kuat. Katanya, tidak merupakan sebuah basis solidaritas yang kental.
Ia melanjutkan, istilah ke-Indonesiaan hanya dibalut dan diikat oleh rasa senasib sepenanggungan karena menjadi manusia-manusia yang terjajah dalam waktu yang lama.
Baca Juga: Jika Masih Hidup, Gus Dur Paling Lantang Tantang Intoleransi
"Sehingga hanya rasa senasib dan sepenanggungan inilah yang menjadi basis dari perasaan kebangsaan kita, wawasan kebangsaan kita, dan lebih dari yang ada itu," kata Din.
Din mengimbau agar dialog lintas agama lebih digalakkan lagi. Hal ini adalah bagian dari upaya bangsa untuk keluar dari isu-isu sektarian dan SARA.
"Kita sebagai bangsa yang majemuk ini menghadapi tantangan dan ancaman kemajemukan sebagaimana yang terjadi terakhir ini. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain kita tingkatkan dialog," kata Din.
Din mengajak seluruh anak bangsa untuk duduk bersama melakukan dialog secara jernih. Persoalan pemajemukan saat ini membutuhkan kontribusi semua orang, salahsatunya dengan cara membahas masalah yang ada melaui sebuah dialog. Katanya, hal ini bertujuan untuk mencari jalan keluar.
"Saya berkeyakinan dengan ketulusan dialog kita akan mampu mencari solusi yang terbaik, karena kita sudah punya konsep dasar Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, maupun UUD 1945 dan NKRI," ujar Din.
Din mengaku sangat optimis bahwa semua masalah yang ada saat ini bisa di atasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru