Suara.com - Laskar Front Pembela Islam dan sejumlah ormas di bawah naungan Gerakan Pengawal Fatwa MUI mengibarkan puluhan bendera Merah Putih di depan Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (23/1/2017). Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga cinta Indonesia.
Selain mengibarkan bendera kebangsaan, mereka juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, seperti Sang Merah Putih, Dari Sabang Sampai Merauke, dan Indonesia Raya.
Aksi massa siang ini bertujuan untuk mengawal pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang diperiksa penyidik terkait kasus dugaan penghasutan gara-gara menyinggung logo Bank Indonesia di lembaran mata uang rupiah mirip palu arit atau lambang komunis.
Orator yang berdiri di atas mobil komando mengatakan di negeri ini banyak kasus pelecehan terhadap simbol negara, tapi tidak ditindak polisi.
"Beberapa bulan lalu, bendera Cina dikibarkan di Indonesia. Beberapa hari lalu, beberapa distrik di Papua mulai membakar bendera Merah Putih," kata orator.
Menurut dia perlakuan berbeda berlaku bagi FPI. Ketika menuliskan kalimat tauhid di bendera Merah Putih, langsung ditindak polisi.
"Bendera Merah Putih yang dituliskan kalimat tauhid, la Ilaha Illallah, tapi kita dianggap menistakan Merah Putih. Siapa yang sebenarnya menistakan Merah Putih? Kita atau mereka?" katanya.
Hingga berita ini diturunkan, laskar masih berkumpul di depan Polda Metro Jaya.
Sementara, saat ini, Rizieq sudah berada di ruangan penyidik. Dia didampingi oleh tim advokat dari GNPF MUI.
Baca Juga: Spanduk Tolak Wayang, PDIP: Itu Siapa yang Bikin?
Sebelum masuk ke ruang penyidik, Rizieq mengaku heran dengan kasusnya.
"Saya sendiri heran, apa yang ditanya, apa yang mau ditunjukkan," kata Rizieq.
Rizieq mengatakan akan memberikan keterangan pers setelah menjalani pemeriksaan.
"Nanti kita lihat dulu pertanyaan di dalam baru saya akan berikan keterangan," kata Rizieq.
Rizieq mengatakan dalam ceramah dia menyinggung logo mirip palu arit karena didasari kekhawatiran dengan bahaya laten komunisme di Indonesia. Soal ini, juga sudah Rizieq sampaikan ke DPR.
Rizieq mengaku tidak mengerti kenapa malah dilaporkan masyarakat ke polisi dengan tuduhan menghasut.
Berita Terkait
-
Di Reuni 212, Muncul Usulan 2 Desember Jadi Hari Ukhuwah dan Libur Nasional
-
Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Reuni Akbar 212 Bakal Digelar Usai Magrib
-
Terpopuler: Promo Sepatu Black Friday hingga Zodiak Paling Beruntung 24-30 November
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum