Suara.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menerima belasan pedagang Pasar Senen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Senen, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017). Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyampaikan keluhan para pedagang pascakebakaran pada 19 Januari lalu.
"Keluhan pertama kita adalah persoalan tempat, sampai sekarang belum ada kepastian tempat. Jadi pada prinsipnya, para pedagang tidak mau pindah dari lokasi di Senen, khususnya blok 1 dan blok 2," kata salah satu pedagang, Chaironi Tandjung, usai pertemuan.
Kedua, tambahnya, meminta komitmen kepada pemerintah untuk lebih peduli dan perhatian terkait modal usaha para pedagang. Termasuk soal bantuan modal usaha, menghilangkan bunga kredit, serta menunda perpanjangan kredit pinjaman.
"Tadi sudah dijanjikan akan diakomodir ini semua ke depannya. Jadi tidak hanya kepedulian, tapi juga nafas bantuan untuk modal usaha ke depan," ujar Chaironi.
Ketiga, sambungnya, meminta lewat wakil rakyat di DPR agar memproses dan meminta kepolisian untuk bekerja secara profesional dan proporsional dalam menyingkap misteri kebakaran Pasar Senen.
"Kita tidak menuduh para pihak manapun, apakah ini terbakar atau dibakar. Yang paling penting, kita menunggu kinerja kepolisian untuk mengungkap ini semua," ujar dia.
Pedagang lainnya, Misrah, mengeluhkan soal masalah penampungan sementara, dan bantuan pemerintah untuk bisnisnya ini. Misrah mempertanyakan pertanggungjawaban dari iuran yang dia setorkan ke pengelola pasar tiap bulan.
Misrah memiliki empat toko di Pasar Senen dan sudah melunasi iurannya hingga bulan Juli dengan nilai iuran Rp6,5 juta per toko per bulan.
"Modal kita sudah kita bayarkan hingga bulan Juli (untuk bayar iuran). Kan ini sudah kebakaran. Iuran kita sampai bulan Juli itu tidak sedikit ke pengelola dan itu dikembalikan lagi," ujar Misrah.
"Selain itu, katanya ini (Pasar Senen) diasuransikan. Asuransinya jangan buat pengelola saja, kita yang sebagai pedagang di sana, yang punya seat di sana, juga kebagian asuransinya," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang menerima delegasi ini mengatakan, sejumlah tuntutan yang disampaikan para pedagang akan ditindaklanjuti oleh DPR.
Dalam waktu dekat, Fadli akan menyampaikan aspirasi ini ke pihak terkait, termasuk ke Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Baca Juga: Jokowi Rapat dengan Pimpinan MPR
"Saya kira ini menjadi kendala, nanti akan kami teruskan pada pihak terkait. Termasuk ke Plt Gubernur. Dalam waktu dekat ini kita akan agendakan," tutur Fadli.
Berita Terkait
-
Revisi UU MD3 Diparipurnakan, Ketua DPR Yakin Lancar
-
Kasus Coret Bendera, Fadli Zon:"Jangan Cari-cari Kesalahan Orang"
-
Fadli Zon: Penyelundup Senjata di Darfur Ganggu Reputasi Bangsa
-
16 Orang Kena Anthrax, Nasdem Minta Kemenkes Bertindak Cepat
-
Komisi VII DPR:RI Sudah Komitmen Tak Berhubungan dengan Israel
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat
-
Efek Domino Korupsi Haji, KPK Ancam 'Sikat' Biro Travel di Luar Jawa
-
Dasco Terima 9 Tuntutan Kaum Tani soal Redistribusi Tanah yang Berkeadilan
-
Jemaah Antre Puluhan Tahun, Kuota Haji Ternyata Bisa Dibeli Tanpa Izin?