Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta pengungkapan kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan personel Misi Perdamaian Gabungan Uni Afrika (UNAMID) Persatuan Bangsa-Bangsa dari Indonesia yang ketahuan di Bandara Al-Fashir, Darfur, Sudan, Jumat (20/1/2017) waktu setempat.
"Kalau memang benar terjadi seperti itu, saya kira harus dikenakan sanksi yang berat ya. Karena ini terkait juga nama baik Indonesia, dan tentu mengganggu reputasi kita di pasukan perdamaian internasional," kata Fadli di DPR, Senin (23/1).
Sehubungan dengan itu, Fadli menganggap perlu ditingkatkan pengawasan untuk personel yang akan menjadi pasukan perdamaian di luar negeri. Tujuannya, agar pasukan penjaga perdamaian tetap mempunyai disiplin yang tinggi di tempat bertugas dan mampu menjaga nama baik bangsa.
Politikus Partai Gerindra ini meyakini, penyelundupan ini dilakukan oleh oknum dan bukan tindakan institusional. "Karenanya perlu tindakan proaktif dulu, artinya menonaktifkan (oknum tesebut)," ujar dia.
Untuk diketahui, personel asal Indonesia yang tergabung dalam UNAMID dilaporkan ditangkap aparat Sudan, karena mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi ke luar negara dengan disamarkan menjadi mineral berharga.
Adapun senjata dan amunisi yang diselundupkan di antaranya adalah 29 pucuk senapan serbu Kalashnikov, 6 senjata GM3, 61 jenis pistol, serta sejumlah amunisi. Semua senjata tersebut dilaporkan diamankan oleh otoritas setempat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja
-
Respons KPK Soal 'Negara Menyuap Negara' di Kasus Suap PN Depok: Ada Niat Jahat yang Bertemu
-
Dua Rumah di Jalan Bangka Ludes Terbakar Subuh Tadi
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?
-
Fraksi PSI Kritik Pemprov DKI: Subsidi Pangan Sulit Diakses, Stunting Masih Tinggi
-
Dharma Pongrekun Kritik Respons Pemerintah soal Virus Nipah: Hanya Mengikuti Alarm Global!
-
Bongkar Sindikat Narkoba di Jakarta, Polisi Sita 450 Ekstasi dan 66,5 Gram Sabu
-
Green Media Network Dideklarasikan, Pers Bersatu untuk Isu Lingkungan
-
Eksekusi Hotel Sultan Tinggal Menghitung Hari, Karyawan dan Penyewa Diminta Tenang
-
Soal Pembangunan Gedung MUI di Bundaran HI, Golkar: Itu Kebutuhan Strategis, Bukan Kemewahan