Suara.com - Selain mengukur tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga mengukur sejauhmana warga Jakarta mengetahui janji kampanye dan isu seputar kandidat.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu "apakah bapak atau ibu tahu atau pernah mendengar kabar bahwa pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni berjanji memberi uang Rp1 miliar per tahun untuk tiap RW dan Rp5 juta per tahun untuk setiap kepala keluarga yang kurang mampu?"
"Pada bulan Desember yang lalu, 50 persen menjawab tahu dan 50 persen menjawab tidak tahu. Namun, di bulan Januari ini, 67 persen menjawab tahu, dan 33 persen menjawab tidak tahu," kata Burhanuddin di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Burhanuddin menambahkan pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi: "jika tahu atau pernah dengar, seberapa yakin ibu atau bapak bahwa program tersebut akan ditepati jika Agus-Sylviana terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta?"
"Nah, ini yang menentukan. Yang jawab tahu pada bulan Desember lalu, ternyata hanya 26 persen yang menjawab yakin. Dan 56 persen menjawab tidak yakin. Pada bulan Januari, 24 persen menjawab yakin, dan 64 persen menjawab tidak yakin," ujar Burhanuddin.
Janji kampanye Agus-Sylvi lainnya yang juga ditanyakan yaitu mengenai relokasi warga Luar Batang. Bentuk pertanyaan yang diajukan yaitu pengetahuan dan keyakinan atas janji tersebut.
"Bulan Desember lalu, 25 persen jawab tahu. Dan 75 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan di bulan Januari, 41 persen menjawab tahu, dan 59 persen menjawab tidak tahu," tutur Burhanudin.
Setelah pertanyaan dikembangkan menjadi apakah mereka yakin janji tersebut akan direalisasikan, ternyata jawabannya kurang positif.
"Pada bulan Desember, ada 39 persen menjawab yakin, dan 45 persen menjawab tidak yakin. Pada bulan Januari, hasilnya justru lebih tidak baik lagi, yaitu 38 menjawab yakin, dan 46 menjawab tidak yakin. Dan yang menjawab tidak tahu 16 persen," kata Burhanuddin.
Baca Juga: Ahok-Djarot Dikabarkan Bertengkar, Timses: Itu Fitnah Keji!
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak