Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia Ahmad Rofiq belum mau menanggapi pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar yang menyebut nama Hary Tanoesoedibjo diutus Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjabat presiden keenam untuk melobi Antasari pada awal 2009 agar jangan menahan Aulia Pohan. Hary Tanoe merupakan ketua umum Partai Perindo yang juga bos MNC Group.
"Nanti saja setelah pilkada," kata Rofiq kepada Suara.com, hari ini.
"Ini pengalihan isu. semua fokus pada pilkada," Rofiq menambahkan.
Rofiq mengatakan saat ini masih masa tenang menjelang pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan pada Rabu (15/2/2017).
"Ini masih tenang, jangan membuat gaduh," kata dia.
Aulia Pohan merupakan ayah dari Annisa Pohan -- calon gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan adalah besan Yudhoyono. Aulia ditangkap KPK pada tahun 2009 terkait kasus aliran dana Bank Indonesia.
Dalam konferensi pers di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, siang ini, Antasari meminta Yudhoyono untuk jujur menceritakan kasus yang kemudian membuat Antasari masuk penjara.
Antasari mengungkapkan pada awal 2009, dia dikunjungi bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo.
"Kenapa saya katakan begitu, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada orang yang malam-malam ke rumah saya, orang itu siapa?. Dia adalah Hary Tanoesoedibjo. Hary Tanoe," kata Antasari.
Sebelum menyebut Hary Tanoe, Antasari meminta maaf terlebih dahulu kepada awak media yang berasal dari grup perusahaan di bawah pimpinan Hary Tanoe.
Antasari mengatakan malam itu, Hary Tanoe mengaku diperintah untuk memintanya jangan menahan Aulia Pohan. Aulia Pohan adalah besan Yudhoyono yang terjerat kasus korupsi.
"Beliau diutus oleh Cikeas waktu itu, siapa Cikeas (tanya Antasari ke wartawan). Ya. Datang ke rumah saya supaya saya tidak menahan Aulia Pohan, dia bilang saya bawa misi pak, saya diminta dari sana untuk menemui bapak," kata Antasari menirukan ucapan Hary Tanoe.
Ketika itu, dengan tegas Antasari mengatakan langkah KPK tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
"Saya bilang, tidak bisa. KPK ini sudah ada SOP-nya. Kalau tersangka, ya ditahan," kata Antasari.
Mendengar jawaban tersebut, kata Antasari, Hary Tanoe belum menyerah.
Berita Terkait
-
SBY dan Hoax Ijazah Jokowi, Manuver Demokrat di Pusaran Politik Digital
-
Perang Lawan Hoax SBY: Demokrat Polisikan 4 Akun YouTube dan TikTok, Ini Daftarnya
-
Akhirnya! Demokrat Polisikan Akun Medsos Penuding SBY Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Demokrat Akhirnya Polisikan Akun-akun Medsos yang Diduga Fitnah SBY Soal Isu Ijazah Jokowi
-
Satu Akun Tumbang Minta Maaf, Andi Arief Tagih Pelaku Fitnah SBY Lain: Kami Tunggu
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional