Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan lebih baik Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengajukan Hak Angket 'Ahok Gate' untuk saat ini.
Dia beranggapan, sebelum mengajukan Hak Angket, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan DPR untuk meminta penjelasan terkait pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta yang menjadi alasan digulirkannya Hak Angket ini. DPR beranggapan pelantikan ini melanggar undang-undang
"Saya tidak sependapat angket sekarang," kata Zulkifli di DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurutnya, untuk masalah ini bisa ditanyakan saat Komisi II melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sehingga, sambungnya, pengajuan Hak Angket ini tidak terkesan emosional.
"Jadi Raker dulu, nanti jawaban menteri apa. Kalau nggak puas kan bisa ditanya lagi atau apa langkah selanjutnya. Tapi tanya dulu. Jangan belum ditanya kita sudah mendahului, lompat (ke angket)," ujarnya.
Meski demikian, dia tidak memberikan perintah lebih lanjut ke Fraksi terkait adanya 18 orang Anggota Fraksi PAN yang ikut dalam tanda tangan pengajuan Hak Angket ini. Menurutnya, tidak ada masalah dari ke-18 orang tersebut.
"(Jadi) nggak ada cabut mencabut (tanda tangan). Nanti akan dijelaskan dalam pendapat fraksi (di Paripurna)," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Tag
Berita Terkait
-
Mendagri Kirim Permintaan Fatwa MA Aktifnya Ahok Jadi Gubernur
-
ACTA Berjuang Agar Ahok Tak Jadi Gubernur, Lapor ke Ombudsman
-
Gerindra: Jika Ahok Tak Dinonaktifkan, Jokowi akan Terima Risiko
-
Hak Angket 'Ahok Gate', Pimpinan DPR: Fatwa MA Bukan Urusan Kita
-
Angket Ahok Gate, PDIP: Jika Gampangan, Turunkan Derajat DPR
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah