Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana. [Suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana mengatakan jumlah perwakilan Forum Umat Islam yang boleh menemui anggota DPR dalam demonstrasi, Selasa (21/2/2017), akan dibatasi.
"Kami akan koordinasi (anggota) komisi berapa yang menerima dan kami masukan beberapa lima atau 15 tergantung teman DPR yang akan menerima. Tentu saja jumlahnya dibatasi karena ruangan sana terbatas," kata Suntana di Polda Metri Jaya, Senin (20/2/2017)
Suntana menambahkan demonstrasi juga dilarang melewati gerbang DPR. Polisi, kata dia, akan menertibkan demonstran yang tidak taat aturan.
"Pada prinsipnya kan DPR lambang negara. Polisi tidak akan memberikan izin dan melakukan tindakan tegas itu kan tidak benar dan melanggar aturan," kata dia.
Suntana tidak mau berspekulasi apakah motif demonstrasi besok berkaitan dengan pilkada Jakarta atau tidak. Dia menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.
"Saya belum bisa mengatakan itu biar masyarakat menilai. Kan setiap aksi ada isunya yang diminta dan dituntut. Masyarakat bisa menilai apakah ada pengaruh politik atau tidak. Pada prinsipnya polisi sesuai tugasnya melayani aksi unjuk rasa agar nyaman, menjaga agar tidak memprovokasi dan terprovokasi. Kami minta juga aksi damai dan tidak berbuat anarkis termasuk menduduki gedung DPR," kata dia.
Dia berharap aksi nanti bisa berlangsung kondusif. Sebab, FUI sudah berkomitmen untuk menjaga ketertiban.
"Doakan saja karena masyarakat umum melihat dan meminta aksi ini damai. Polisi hanya melayani mereka agar damai," katanya.
Ketua Umum Persatuan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam mengungkapkan alasan Forum Umat Islam memilih lokasi demonstrasi di depan gedung DPR.
"Dari semua aksi belum ada satu pun aspirasi umat yang dipenuhi pemerintah tuntutannya," kata Usamah dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, siang tadi.
Itu sebabnya, kata Usamah, massa akan mendatangi gedung DPR untuk meminta dukungan.
"Oleh karena itu kami datang ke rumah rakyat secara resmi tanggal 21 Februari dengan spirit 212 Desember lalu. Kenapa kami datang? Karena tidak ada lembaga lain yang dapat kami datangi untuk sampaikan aspirasi. Kami mohon pimpinan dewan untuk menerima kami, kalau bisa lima pimpinan dewan," kata Usama.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas, Moreno Suprapto, dan Muhammad Syafe'i.
Usamah berharap, besok, perwakilan demonstran dapat diterima pimpinan dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Usamah menyebut ada empat tuntutan, pertama agar pemerintah mencopot Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan gubernur Jakarta karena berstatus terdakwa. Kedua, menghentikan proses hukum terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan Munarman. Ketiga, menghentikan penahanan mahasiswa. Dan keempat, memenjarakan Ahok.
"Kami akan koordinasi (anggota) komisi berapa yang menerima dan kami masukan beberapa lima atau 15 tergantung teman DPR yang akan menerima. Tentu saja jumlahnya dibatasi karena ruangan sana terbatas," kata Suntana di Polda Metri Jaya, Senin (20/2/2017)
Suntana menambahkan demonstrasi juga dilarang melewati gerbang DPR. Polisi, kata dia, akan menertibkan demonstran yang tidak taat aturan.
"Pada prinsipnya kan DPR lambang negara. Polisi tidak akan memberikan izin dan melakukan tindakan tegas itu kan tidak benar dan melanggar aturan," kata dia.
Suntana tidak mau berspekulasi apakah motif demonstrasi besok berkaitan dengan pilkada Jakarta atau tidak. Dia menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.
"Saya belum bisa mengatakan itu biar masyarakat menilai. Kan setiap aksi ada isunya yang diminta dan dituntut. Masyarakat bisa menilai apakah ada pengaruh politik atau tidak. Pada prinsipnya polisi sesuai tugasnya melayani aksi unjuk rasa agar nyaman, menjaga agar tidak memprovokasi dan terprovokasi. Kami minta juga aksi damai dan tidak berbuat anarkis termasuk menduduki gedung DPR," kata dia.
Dia berharap aksi nanti bisa berlangsung kondusif. Sebab, FUI sudah berkomitmen untuk menjaga ketertiban.
"Doakan saja karena masyarakat umum melihat dan meminta aksi ini damai. Polisi hanya melayani mereka agar damai," katanya.
Ketua Umum Persatuan Muslimin Indonesia Usamah Hisyam mengungkapkan alasan Forum Umat Islam memilih lokasi demonstrasi di depan gedung DPR.
"Dari semua aksi belum ada satu pun aspirasi umat yang dipenuhi pemerintah tuntutannya," kata Usamah dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, siang tadi.
Itu sebabnya, kata Usamah, massa akan mendatangi gedung DPR untuk meminta dukungan.
"Oleh karena itu kami datang ke rumah rakyat secara resmi tanggal 21 Februari dengan spirit 212 Desember lalu. Kenapa kami datang? Karena tidak ada lembaga lain yang dapat kami datangi untuk sampaikan aspirasi. Kami mohon pimpinan dewan untuk menerima kami, kalau bisa lima pimpinan dewan," kata Usama.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas, Moreno Suprapto, dan Muhammad Syafe'i.
Usamah berharap, besok, perwakilan demonstran dapat diterima pimpinan dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Usamah menyebut ada empat tuntutan, pertama agar pemerintah mencopot Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan gubernur Jakarta karena berstatus terdakwa. Kedua, menghentikan proses hukum terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan Munarman. Ketiga, menghentikan penahanan mahasiswa. Dan keempat, memenjarakan Ahok.
Komentar
Berita Terkait
-
Pimpinan DPR Perintahkan Komisi III Temui Wakil Demo Copot Ahok
-
Jelang Demo Copot Ahok, Begini Ketatnya Pengamanan DPR Malam Ini
-
Pesan Mabes Polri Buat Koordinator Demo Copot Ahok di DPR
-
FUI Seleksi Orator Demo Anti Ahok Agar Tak Keceplosan Pilkada
-
Mengapa FUI Demo Copot Ahok di DPR, Ini Penjelasannya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu